Indeks Gubernur

Tuntutan hak angket Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud disetujui DPRD setempat. Usulan hak angket dibawa ke Bamus setelah disetujui enam fraksi.

Gubernur Kaltim itu, mengaku tidak memiliki maksud untuk membandingkan pihak mana pun, serta berkomitmen lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ke depan.

Berikut ini beberapa kontroversi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud hingga menyebabkan ia didemo warga Kaltim pada 21 April 2026.

Demo Kaltim 21 April 2026 diperkirakan diikuti ribuan peserta aksi dari berbagai kalangan. Tuntutan terkait Gubernur Rudy Masud dan kebijakannya.

Gubernur, bupati, dan wali kota diwajibkan menunda atau membatalkan rencana perjalanan ke luar negeri pada rentang waktu 14 hingga 28 Maret 2026.

Menurut KPK, keputusan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud membatalkan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar merupakan hasil pengawalan masyarakat.

Langkah ini diambil menyusul banyaknya kritik dari masyarakat terkait fasilitas mewah tersebut.

Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, bilang Gubernur Kaltim menyampaikan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi untuk aktivitas kedinasan.

Budi belum menjelaskan keterkaitan SF Haryanto dalam kasus ini hingga rumahnya digeledah.

Kasus pemerasan atau ‘jatah preman’ yang dilakukan kepala daerah adalah fenomena lama yang terus berulang. Teranyar menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.

Dedi Mulyadi sebut aksi gotong royong ini untuk bantu pendidikan dan kesehatan. Langkah ini dianggap pragmatis dan menunjukkan masalah tata kelola anggaran.

Asep menilai, hasil penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Ria tersebut akan menjadi bahan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ria.

Namun, Ria Norsan membantah ada barang bukti yang disita oleh KPK saat melakukan penggeledahan di rumahnya.

Aksi unjuk rasa di DPRD Kalabr juga menuntut pencabutan tunjangan DPR dan peningkatan kesejahteraan pendidik.

Ketua Komisi II DPR menawarkan skema presiden mengusulkan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD provinsi.

Pembongkaran Teras Cihampelas yang diusulkan Dedi Mulyadi bukan perkara sederhana, sebab melibatkan proses administratif hingga politis.

Dedi Mulyadi menjadi gubernur paling populer di ranah digital. Setiap kali dia membuat gebrakan kebijakan, terjadi pula lonjakan pencarian oleh masyarakat.

Sejumlah penelitian justru menunjukkan lebih banyak manfaat memundurkan jam masuk sekolah, ketimbang membuat masuk sekolah lebih awal.

Selain kerap menyuarakan ide kebijakan yang kontroversial, Dedi Mulyadi juga kian populer di media sosial, bahkan mendapat julukan, "gubernur konten".

Jumlah ASN yang Pemprov Jakarta yang tak hadir kerja pada hari pertama usai libur Lebaran, sebesar 2,37 persen.