Indeks Golput
Megawati Sebut Mereka yang Golput Pengecut dan Jangan Jadi WNI
Megawati menilai mereka yang golput adalah pengecut, tidak punya harga diri dan tidak layak menjadi WNI.
Komentar TKN Soal Wiranto Wacanakan Pengajak Golput Bisa Dipidana
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyatakan upaya mencegah golput bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Ajak Golput Bisa Dipidana, KPU: Memilih itu Hak
Menurut Hasyim jalan masuk untuk pidana pemilu bisa dilakukan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Respons Polri Soal Ajakan Golput Bisa Dipidana
Muhammad Iqbal mencontohkan jika ada seseorang dengan sengaja menyampaikan literasi yang berakibat terjadinya kegaduhan di masyarakat sehingga membuat rakyat enggan menggunakan hak pilih pada pemilu, maka harus dikonstruksikan dengan pasal-pasal tertentu.
Soal Golput Bisa Dipidana, KPU: Tak Ada Aturannya di UU Pemilu
Komisioner KPU Viryan Azis menilai, tak perlu mempidanakan orang atau kelompok yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput pada Pemilu 2019 mendatang.
Isu Intimidasi Pemilih Agar Golput, TKN: Berimbas Suara Jokowi
TKN berusaha membangun kesadaran pemilih untuk tidak mudah terhasut kepada gerakan-gerakan yang mengajak golput.
TKN Jokowi: Tidak Mungkin Kami Menghalangi Orang ke TPS
Irma Suryani Chaniago menyatakan TKN Jokowi-Ma'ruf tidak mungkin terlibat dalam gerakan untuk menghalangi orang ke TPS.
Tanggapi Wiranto, Perludem: Golput Harus Dievaluasi, Bukan Dipidana
Titi menegaskan, ajakan golput sah-sah saja asalkan tidak menggunakan tindak kekerasan, intimidasi, atau iming-iming uang.
Kampanye Golput Bukan Pidana Asal Tak Menganggu Pemilu
Kampanye golput tak bisa dipidana sepanjang tidak membuat kekacauan atau mengganggu atau tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain untuk memilih.
KontraS Nilai Pernyataan Wiranto Soal Golput Merusak Dunia Hukum
Yati menilai, pernyataan Wiranto sebagai bentuk kepanikan dalam menyikapi golput yang dinilai dapat mempengaruhi suara kandidat tertentu.
Wiranto Sebut Ajak Golput Bisa Kena ITE, ICJR: Itu Populisme Pidana
Menurut Anggara, pernyataan Wiranto tidak memiliki dasar hukum karena negara sudah punya mekanisme untuk mengakomodir orang yang tidak memilih melalui konsep kotak kosong.
Tanggapi Wiranto, Natalius Pigai: Apa Dasar Golput Dipidana UU ITE?
Pigai mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Wiranto sebagai Menkopolhukam sebelum Pemilu 17 April mendatang.
Golput sebagai Sikap Politik Tak Bisa Dipidana, Pak Wiranto
Pernyataan Wiranto yang menyebut orang yang mengajak golput dapat dijerat UU ITE diprotes, lantaran golput adalah sikap politik yang tak bisa dipidana.
Wiranto Sebut Ajak Golput Bisa Kena UU ITE, Pegiat Golput: Itu Hoax
Pegiat SayaGolput Alghifari Aqsa menyebut pernyataan Menkopolhukam Wiranto soal pihak yang mengajak golput bisa dijerat UU ITE itu hoaks.
Wiranto: Yang Ajak Golput Itu Mengacau, Bisa Dikenai UU ITE
Menkopolhukam Wiranto mengatakan orang yang mengajak untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput saat 17 April nanti, dapat dikenakan sanksi.
Fatwa Haram MUI Dinilai Sulit Tekan Angka Golput
Alghifari mengatakan, keberadaan golput justru bermanfaat bagi perbaikan-perbaikan sistem demokrasi.
Ma'ruf Amin Sebut Fatwa Golput Haram Dikeluarkan MUI Sejak Lama
Ma'ruf Amin menyatakan fatwa golput haram sudah dikeluarkan oleh MUI sejak beberapa tahun lalu.
Kontroversi Fatwa Haram Golput yang Dikampanyekan MUI
Fatwa MUI soal golput adalah haram dinilai tidak serta merta efektif meningkatkan partisipasi pemilih. Sebab, golput merupakan reaksi dari sistem yang tidak berjalan.
Soal Fatwa MUI, Haris Azhar: Golput Tak Salah Bila Ada Kekacauan
"Kalau kita tidak gunakan hak pilih kita kemudian terjadi chaos itu kesalahan Anda," ucap Muhyiddin.
Kata Fadli Zon Soal Fatwa MUI Haramkan Golput: Bikin Kontroversi
"Saya kira kalau golput itu harus diimbau, tapi kalau dibilang haram itu nanti akan bikin kontroversi baru," kata Fadli Zon.