Indeks Golput

Haris Azhar menilai tindakan persekusi secara digital dan verbal kepada mereka yang memilih golput semakin menegaskan bahwa sikap politik golput itu relevan.

Huzaemah T Yanggo menegaskan bahwa keluarnya fatwa haram tidak ada hubungannya dengan Ketua MUI non-aktif Ma'ruf Amin karena fatwa golput haram sudah dikeluarkan lewat Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada 2009.

Megawati menilai mereka yang golput adalah pengecut, tidak punya harga diri dan tidak layak menjadi WNI.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyatakan upaya mencegah golput bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Muhammad Iqbal mencontohkan jika ada seseorang dengan sengaja menyampaikan literasi yang berakibat terjadinya kegaduhan di masyarakat sehingga membuat rakyat enggan menggunakan hak pilih pada pemilu, maka harus dikonstruksikan dengan pasal-pasal tertentu.

Menurut Hasyim jalan masuk untuk pidana pemilu bisa dilakukan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner KPU Viryan Azis menilai, tak perlu mempidanakan orang atau kelompok yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput pada Pemilu 2019 mendatang.

TKN berusaha membangun kesadaran pemilih untuk tidak mudah terhasut kepada gerakan-gerakan yang mengajak golput.

Irma Suryani Chaniago menyatakan TKN Jokowi-Ma'ruf tidak mungkin terlibat dalam gerakan untuk menghalangi orang ke TPS.  

Titi menegaskan, ajakan golput sah-sah saja asalkan tidak menggunakan tindak kekerasan, intimidasi, atau iming-iming uang.

Kampanye golput tak bisa dipidana sepanjang tidak membuat kekacauan atau mengganggu atau tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain untuk memilih.

Yati menilai, pernyataan Wiranto sebagai bentuk kepanikan dalam menyikapi golput yang dinilai dapat mempengaruhi suara kandidat tertentu.

Menurut Anggara, pernyataan Wiranto tidak memiliki dasar hukum karena negara sudah punya mekanisme untuk mengakomodir orang yang tidak memilih melalui konsep kotak kosong. 

Pernyataan Wiranto yang menyebut orang yang mengajak golput dapat dijerat UU ITE diprotes, lantaran golput adalah sikap politik yang tak bisa dipidana.

Pigai mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Wiranto sebagai Menkopolhukam sebelum Pemilu 17 April mendatang.

Pegiat SayaGolput Alghifari Aqsa menyebut pernyataan Menkopolhukam Wiranto soal pihak yang mengajak golput bisa dijerat UU ITE itu hoaks.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan orang yang mengajak untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput saat 17 April nanti, dapat dikenakan sanksi.

"Kalau kita tidak gunakan hak pilih kita kemudian terjadi chaos itu kesalahan Anda," ucap Muhyiddin.

Alghifari mengatakan, keberadaan golput justru bermanfaat bagi perbaikan-perbaikan sistem demokrasi. 

"Saya kira kalau golput itu harus diimbau, tapi kalau dibilang haram itu nanti akan bikin kontroversi baru," kata Fadli Zon.