Indeks Golput

Pernyataan Wiranto tentang penyebar hoaks bisa dijerat dengan UU Terorisme dinilai berkaitan dengan upaya pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. 

Jokowi menyerukan agar para pengusaha pendukungnya mencegah masyarakat memilih golput di Pemilu 2019. 

TKN Jokowi-Ma'ruf membantah anggapan bahwa pernyataan Wiranto soal penyebar hoaks bisa dijerat dengan UU Terorisme menunjukkan kubu petahana sedang panik.

Keinginan Wiranto menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kepanikan atas trend golput yang meningkat.

Wiranto berharap masyarakat tidak percaya terhadap hoaks yang beredar jelang Pilpres 2019 dan tetap menggunakan hak pilihnya.

Menurut Ikrama, faktor yang menyebabkan generasi milenial menjadi apatis karena mereka memiliki karakter yang progresif dan kritis.

Ikrama mengatakan berdasarkan data LSI Denny JA sebesar 65,3 persen masyarakat yang tahu kapan pemilu akan diselenggarakan, sedangkan 29,5 persen tidak mengetahuinya.

Tim sukses Jokowi menganggap angka golput terlalu kecil dalam Pilpres 2019. Mereka mengaku lebih menekankan kepada undecided voter.

Survei LSI menyatakan, ada 50,6 persen yang tidak tahu tanggal dan bulan pencoblosan Pilpres 2019 dengan benar.

Selain keliru, menyebut golput bodoh dan parasit bisa punya konsekuensi yang berbahaya.

Golput akan jadi ancaman demokrasi dan citra Indonesia di masa dunia akan tercoreng karena partisipasi pemilih rendah.

Calon presiden petahana, Jokowi meminta kaum muda generasi milenial untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu 2019.

Alasan koalisi memilih golput karena menilai Pilpres tidak mewakili kepentingan mereka sebagai rakyat.

Arya mengatakan yang membuat golput ramai diperbincangkan karena dipicu oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh, misalnya mereka yang memiliki pengikut banyak di media sosial.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Al Faraby menyoroti masih tingginya masyarakat yang memilih golput karena syarat administratif, bukan ideologis.

Prabowo memiliki catatan buruk dalam kasus Mapenduma, sedangkan Jokowi sebagai petahana seolah mengabaikan sejumlah pelanggaran yang berlangsung.

Akar dari golput adalah kekecewaan terhadap pemerintah, tapi mereka malah memerangi golput lewat program bela negara.

Asfin juga menilai bahwa golput bukan merupakan tindak pidana karena memilih dalam pemilu hanya merupakan hak, bukan kewajiban.

Program Bela Negara telah melenceng dari tujuan awal memasukkan edukasi antigolput.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai tak ada yang salah dari munculnya golongan putih (golput) di masyarakat.