FRI-West Papua dan AMP Nyatakan Golput pada Pilpres 2019

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 13 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Prabowo memiliki catatan buruk dalam kasus Mapenduma, sedangkan Jokowi sebagai petahana seolah mengabaikan sejumlah pelanggaran yang berlangsung.
tirto.id - Sejumlah organisasi yang menggeluti isu Papua menyatakan tidak akan memilih presiden atau menjadi golongan putih (golput) pada Pemilu 2019 mendatang.

"Kami mengambil sikap dan menyatakan bahwa, tidak mengikuti pemilihan presiden dan pemilihan umum 2019," kata juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) dalam konferensi pers di Gedung LBH, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/2/2019).

Surya melihat bagaimana dalam debat pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang banyak terjadi di Papua justru tidak disinggung sama sekali.

FRI-West Papua merupakan koalisi yang mewakili lima organisasi, yakni Pembebasan, PPR, PPRI, SEBUMI serta LSS. Selain FRI-West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga menyatakan untuk golput.

"Kami malah sering oleh pihak militer untuk memilih, tetapi pada intinya kami memboikot," kata Erepul Sama, salah seorang anggota AMP.

Dalam konferensi pers, mereka menyampaikan bahwa baik Jokowi ataupun Prabowo memiliki citra yang buruk bagi mereka. Prabowo memiliki catatan buruk dalam kasus Mapenduma, sedangkan Jokowi sebagai petahana seolah mengabaikan sejumlah pelanggaran yang berlangsung.

"Janji-janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti Paniai Berdarah, Deiyai, Dogiyai, dan sebagainya, tapi hanya berakhir dengan kata maaf," kata Surya.

"Setiap tahun ada peningkatan mobilisasi militer ke West Papua," tambahnya.

Surya juga menambahkan baik Jokowi, maupun Prabowo, justru menawarkan program-progran yang tak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat West Papua atau Papua.

"Enggak usah merebut hati West Papua dengan infrastruktur atau kesejahteraan, yang dipentingkan oleh Papua adalah demokrasi. Nyawa tidak bisa diganti oleh jalan tol," tegasnya.

Surya juga meminta agar pemerintah segera membuka akses bagi wartawan nasional maupun internasional ke Papua agar masyarakat dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana, bukan apa yang terjadi dilihat dari kacamata militer.

"Media yang diizinkan adalah media bersama dengan aparat gabungan," kata Surya

"Saat wartawan dibatasi untuk masuk, media terus memberikan perspektif dari aparat, bukan dari sipil. Yang sipil hadapi adalah suatu represi dari militer," jelasnya.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Politik)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari