Indeks Fintech

Nixon belum dapat memastikan apakah pembiayaan kredit melalui fintech tersebut lebih aman bagi perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan jasa keuangan digital (Fintech) tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau abuse of power terhadap nasabahnya.

Jika ada debitur telat bayar utang, para desk collector Vloan ini tidak segan-segan mengakses data debitur dan menghubungi semua kontak yang ada di dalam HP mereka.

Platform keuangan digital gabungan BUMK ditarget resmi beroperasi pada kuartal pertama atau kuartal kedua tahun 2019. 

Apa tren yang akan terjadi pada dunia fintech pada 2019?

OJK mengumumkan outstanding pembiayaan fintech pada tahun 2018 mencapai Rp3,9 triliun. 

Dari 133 fintech yang terjaring, hanya 27 aplikasi dan 3 situs yang resmi terdaftar di OJK.

Fintech P2P lending kian menjamur, dan pada saat yang sama makin banyak pula korbannya.

OJK menilai layanan peminjaman online bermasalah diminati banyak orang karena di Indonesia ada kelompok masyarakat yang kerap butuh pinjaman cepat. 

Satgas Wasapada Investasi mengklaim telah menindak sekitar 403 Fintech P2P Lending ilegal.

Bekraf mendorong start-up untuk go public ketimbang menjadi Unicorn.

Go-Pay akan menjadi senjata utama Go-Jek di masa depan sebagai bisnis fintech.

PayPal dikabarkan akan mengucurkan investasi ke Grab, menjadi pesan bahwa bisnis transportasi online bermuara pada fintech.

OJK meminta Kemenkominfo untuk memblokir sejumlah aplikasi dan situsweb fintech ilegal di Play Store.

Banjir turis Cina memicu banyak transaksi keuangan dengan WeChat Pay. Padahal, aplikasi ini belum memiliki izin operasi di Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan P2P Lending yang tidak terdaftar di OJK dan identitas P2P Lending yang tidak lengkap.

Asosiasinya telah menyiapkan sanksi bila di kemudian hari ada anggotanya yang kedapatan melanggar.

Apa saja faktor yang membuat kebanyakan orang berisiko terlibat dalam skema peminjaman?

Edukasi mengenai pengelolaan keuangan pribadi di Indonesia dinilai masih rendah. Hal ini menyebabkan banyak orang mudah terjerat utang.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan perusahaan peminjaman uang online yang diadukan ke LBH Jakarta tidak terdaftar di OJK dan bukan anggota organisasi itu.