tirto.id - Pesatnya perkembangan teknologi, juga semakin menjamurnya smartphone di tengah masyarakat, membuat segala hal bergerak ke arah perubahan, tak terkecuali layanan finansial. Dalam beberapa tahun terakhir muncul fintech atau financial technology.
Dunia fintech bukan lagi sesuatu yang jadi obrolan seperti tahun-tahun sebelumnya. Fintech kini sudah begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Kasus-kasus soal masalah perizinan, konflik nasabah, hingga aturan main telah mewarnai fintech di Indonesia.
Pandu Kuntoaji, Analis Financial Technology Office mengatakan fintech merupakan integrasi layanan keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis keuangan konvensional, seperti mengganti dan menyederhanakan proses. Tercatat, ada beberapa jenis layanan yang termaktub dalam fintech seperti Payments, Clearing & Settlements Deposits, Lending & Capital Raising, Market Provisioning, dan Investment Management.
Di Indonesia, Payments dan Lending & Capital Raising merupakan jenis fintech yang paling populer. Hingga hari ini, terdapat 33 perusahaan pemegang izin fintech berjenis Payments, khususnya perusahaan penerbit uang elektronik. Sementara itu, ada 73 perusahaan pemegang izin fintech berjenis Lending & Capital Raising.
Keberadaan fintech, mengubah bagaimana masyarakat berkegiatan finansial. Untuk bertransaksi keuangan non-tunai misalnya, alih-alih menggunakan cara konservatif dengan memanfaatkan layanan transfer perbankan seperti yang dilakukan generasi "lama", masyarakat masa kini populer menggunakan layanan Payments, yang terbentuk melalui dompet digital atau uang elektronik.
Dalam hitung-hitungan Bank Indonesia, di tahun 2017 silam, terakumulasi transaksi uang elektronik senilai Rp12,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 43 persen dibanding setahun sebelumnya yakni berada di angka $7 triliun. Adapun, total transaksi di tahun 2018 ini diprediksi lebih tinggi dibandingkan 2017. Di bulan November 2018 saja, tercatat telah terkumpul transaksi uang elektronik senilai Rp5,2 triliun.
Pada fintech berjenis lending atau pembiayaan, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa uang sebesar Rp16 triliun telah dipinjam masyarakat memanfaatkan layanan fintech pada Oktober 2018 saja. Angka itu, meningkat dari Rp14 triliun sebulan sebelumnya.
Dunia fintech Indonesia terlihat cerah, tetapi terdapat beberapa noda yang terpercik di tahun ini. Di awal tahun misalnya, ada empat pemain fintech berjenis Payments yang bermasalah dengan perizinan. Keempat fintech itu ialah TokoCash, ShopeePay, BukaDompet, dan PayTren. Belakangan, Tokopedia sebagai pemilik TokoCash bahkan mengibarkan bendera putih dengan mengalihkan pembayaran digital mereka pada OVO, layanan serupa yang digawangi konglomerasi bisnis Lippo.
Untuk dapat beroperasi sendiri, perusahaan fintech wajib memiliki izin dari otoritas, dalam hal ini BI dan OJK. BI mengatur dalam PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial. Sementara OJK mengaturnya dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.
Selain terbentur aturan, ada pula noda lain yang disebabkan kurang ketatnya perlindungan data pribadi di tangan pelaku fintech. Pada Juli 2018, RupiahPlus, fintech pinjam-meminjam uang tanpa agunan, diketahui memanfaatkan daftar kontak pribadi nasabahnya untuk melakukan penagihan utang.
Padahal, menurut Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan, hanya emergency contact yang bisa dihubungi ketika nasabah memiliki masalah dengan pemberi pinjaman. Selain itu, RupiahPlus juga melanggar Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Adrian Gunadi, Pendiri Investree sekaligus Wakil Ketua Umum I Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, tegas mengatakan bahwa “sudah jelas, data kontak tidak bisa diambil sembarangan.”
Pada 2018 diwarnai dengan rangkaian kisah gemilang dan goresan noda dalam dunia fintech. Lantas, apa yang akan terjadi pada 2019?
Fintech 2019 Penuh Kejutan?
Adrian Gunadi mengatakan pada 2019 mendatang, dunia fintech di Indonesia akan tumbuh. Khusus bagi fintech berjenis lending, Ia memperkirakan bahwa “kemungkinan (akan tumbuh) rata-rata dua kali lipat.” Menurutnya, pertumbuhan tersebut didorong oleh banyak intensifikasi yang dilakukan pelaku fintech di Indonesia.
Yang dimaksud intensifikasi oleh Adrian, setidaknya termaktub dalam beberapa strategi. Itu ialah “perluasan pasar, diversifikasi produk, hingga melakukan kerja sama baik dengan e-commerce maupun ekosistem.”
Laporan Bloomberg, mengungkap secara global beberapa tren akan muncul pada dunia fintech pada 2019. Tren tersebut ialah munculnya keragu-raguan perusahaan-perusahaan fintech melakukan aksi penawaran saham perdana atau IPO ke bursa saham.
Salah satu alasan yang mengemuka ialah rontoknya startup-startup, yang sukses saat berstatus perusahaan privat, ketika masuk ke pasar modal. Lindsay Davis, analis pada CB Insights, dalam laporan Bloomberg menyebutkan bahwa startup, termasuk startup fintech, “akan memilih untuk lebih fokus membesarkan usahanya dan mengekstraksi pendapatan dari produk yang mereka jajakan.”
Dunia fintech global memang sudah lebih maju beberapa langkah terutama soal sumber pendanaan di pasar modal seperti yang dijabarkan oleh Bloomberg. Namun, bagaimana dengan fintech di Indonesia?
Di Indonesia, startup-startup fintech masih memilih bergantung pada sumber pendanaan di bawah naungan modal ventura (VC) daripada di pasar modal. Dalam laporan “Fintech Report 2018” yang diterbitkan DailySocial, selama 2018 terdapat 14 pendanaan perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia melalui VC, khususnya berjenis lending. Dari 14 pendanaan bernilai $182,3 juta pada perusahaan fintech, naik 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tren lainnya yang akan muncul di 2019 ialah semakin kuatnya konsolidasi, dari para pelaku fintech maupun dengan bank konvensional. Di Indonesia, konsolidasi nampak dari akuisisi 20 persen saham PT Bank KEB Hana Indonesia oleh LINE. Menurut Joon Hwang, CEO LINE Financial Asia, akuisisi tersebut dilakukan guna “meluncurkan layanan perbankan yang mudah digunakan serta inovatif di Indonesia.”
Pada 2019, diprediksi akan banyak konsolidasi seperti Line-KEB Hana. Selain itu, tahun depan juga diprediksi akan menjadi tahun pertarungan sengit antara “big tech” melawan “big finance.” Big tech akan diwakili perusahaan-perusahaan teknologi yang semakin ganas masuk ke dunia fintech.
Google misalnya, telah meluncurkan Google Pay. Meski masih berkutat di negeri asalnya, tak memungkinkan layanan tersebut akan merasuk ke seluruh pasar Google. Di Indonesia, big tech bisa diwakili empat startup unicorn atau valuasi di atas US$1 miliar. Praktis, saat ini hanya Go-Jek yang telah kuat menancap di dunia fintech melalui Go-Pay, layanan uang elektronik dan pembayaran digital.
Pada September 2017, Nadiem mengatakan 50-60 persen pengguna Go-Jek, menggunakan Go-Pay. Tiga bulan kemudian, tepatnya pada 20 Desember 2017, Nadiem mengklaim Go-Pay menyumbang 30 persen dari total transaksi uang elektronik di Indonesia. Bila melihat dari sisi volume, saat itu ada 104,47 juta transaksi uang elektronik di Indonesia. Jika klaim Nadiem dikonversi, Go-Pay artinya menyumbang 31,34 juta transaksi uang elektronik Indonesia.
Kesuksesan Go-Jek dengan Go-Pay akan melecut tiga startup unicorn lain memperoleh porsi yang lebih besar di dunia fintech.
Sementara itu, big finance, yang diwakili bank konvensional, akan mencoba merebut kembali dunia mereka yang dirampas banyak startup. Apalagi, dalam paparan McKinsey, 59 persen bank memperoleh pendapatan murni dari fee nasabahnya. Jika nasabah pada akhirnya lebih memilih menggunakan fintech alih-alih bank konvensional, ini akan membuat bank konvensional kelimpungan. Tentu saja bank konvensional tak akan berdiam diri, aksi-aksi ini bisa jadi akan menambah warna warni bahkan kejutan-kejutan dunia fintech tahun depan.
Editor: Suhendra
