Indeks Fb Post

Pemilik kios terbukti menjual pupuk subsidi jenis NPK seharga Rp150 ribu per sak, lebih mahal ketimbang Harga Eceran Tertinggi, Rp115 ribu per sak.

Dishub Jakarta akan merekrut juru parkir resmi untuk mengelola parkir di badan jalan atau parkir on-street di 244 ruas jalan di Jakarta.

Kuasa hukum Ibrahim Arief, Indra Haposan Sihombing, memastikan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung.

Staf Khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim bernama Fiona Handayani diperiksa selama 12 jam.

Kementerian Sosial membuka lowongan seleksi guru untuk program Sekolah Rakyat pada Selasa 10 Juni 2025.

Secara jumlah angka kebakaran di Jakarta setiap tahunnya selalu mencapai ratusan kasus. Apa penyebabnya?

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, bersyukur rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah selesai dilaksanakan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berdalih tunggakan BPJS Kesehatan itu terjadi pada masa anggaran sebelum kepemimpinannya.

Wapres Gibran menyebut pengembangan ekonomi syariah dapat membawa Indonesia menuju negara maju. Namun, ada sejumlah tantangan untuk pengembangannya.

Kemenag ingin jumlah peserta safari wukuf berkurang demi menghadirkan istitaah kesehatan jemaah haji yang lebih baik.

Iwan Kurniawan Lukminto sendiri enggan menjelaskan mengenai tindak lanjut gugatan yang diajukannya itu.

Satgas PKH juga menerima banyak informasi mengenai perburuan satwa di area TNTN Riau.

Rekomendasi yang diberikan jaksa pengacara negara juga diserahkan sepenuhnya kepada kementerian terkait.

Iwan Kurniawan Lukminto mengaku siap diperiksa kembali oleh Kejagung terkait korupsi pembiayaan kredit bank ke PT Sritex.

Sidang pendahuluan ekstradisi Paulus Tannos akan dilaksanakan pada 23-25 Juni 2025.

Dua stafsus Nadiem Makarim lainnya, yaitu Jurist Tan dan Ibrahim Arief akan diperiksa Kejagung pada Rabu dan Kamis pekan ini.

Kuasa hukum Kosasih menilai penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus ini dilakukan serampangan oleh KPK.

Dedi mengeklaim kebijakan, yang kini bernama Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa, berhasil mengatasi kenakalan remaja di Jabar.

Dia juga berencana menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Penyidik KPK mencecar mereka pertanyaan seputar tugas dan fungsinya selama bekerja di Kemenaker.