Indeks Fadli Zon

Fadli Zon mengatakan pasangan Anies-Sandiaga mempertajam materi yang akan disampaikan dalam debat publik kedua pilgub DKI 2017.

Fahri Hamzah dan Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Sdewan Kehormatan karena melanggar kode etik. Mereka diduga berupaya menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika meyampaikan orasi dalam demo 4 November lalu.

Fadli Zon yakin bahwa pernyataan kontroversial Donald Trump terkait Islam dan imigran tak perlu dikhawatirkan. Sebabnya, hal itu hanya retorika kampanye dan tidak akan dilakukan Trump.

Ketika seorang politikus atau pejabat berulah, keluarganya lah yang harus menanggung akibatnya. Tak terkecuali Shafa Fadli, yang menjadi korban perisakan karena tingkah polah ayahnya, Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon—yang partainya mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiga Uno (Anies-Sandi)—mulai menyudutkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dengan pernyataan-pernyataannya.

Mensesneg Pratikno mengaku tidak mengetahui motif apa yang sebenarnya sedang direncanakan terhadapnya terkait kabar yang menyebutkan bahwa ia telah bertemu dengan para petinggi Partai Gerindra, termasuk Prabowo Subianto.

Fadli Zon meminta Nusron Wahid untuk melepaskan jabatannya sebagai kepala BNP2TKI atau mundur sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.

Ekonomi Indonesia saat ini sedang memburuk. Terjadi tiga kali revisi angka pemotongan anggaran oleh pemerintah adalah salah satu tandanya. Selain itu, target penerimaan pajak meleset sampai Rp234 trilliun pada 2015, terjadi defisit anggaran mencapai 73 persen dari target yang ditetapkan APBN-P 2016, dan penerimaan tax amnesty yang kurang dari satu persen meskipun sudah satu bulan dirilis.

Fadli Zon meminta pemerintah menerbitkan "travel warning" pada daerah-daerah tertentu yang rawan penyanderaan dan tindak terorisme. Langkah ini diambil untuk menghindari berulangnya kasus penyanderaan WNI.

Fadli Zon menegaskan bahwa penanganan kasus terorisme telah memiliki koridor-koridor hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat menghindari kesalahan prosedural. Penanganan terorisme, menurutnya, juga harus mempertimbangkan faktor pencegahan dan tidak hanya penindakan.

Citra lembaga perwakilan rakyat dinilai menurun. Sehubungan dengan itu Mahkamah Kehormatan Dewan menyelenggarakan seminar Sistem Penegakan Etika Lembaga Perwakila. Tujuannya antara lain untuk menegakkan etika anggota dewan perwakilan rakyat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyarankan agar pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada pimpinan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan juga pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), untuk membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana membahas surat pemecatan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dari keanggotaannya sebagai DPR RI pada rapat pimpinan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Menyusul terungkapnya dokumen-dokumen "Panama Papers" dan masih dibutuhkannya pertemuan lebih lanjut dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat  pada Rabu, memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur terkait kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan internal partai tersebut.

Ketua Dewan Pertimbangan MMD Initiative Mahfud MD menilai langkah pemerintah Indonesia yang akan membebaskan 10 warga negara Indonesia yang tersandera dan diperkirakan berada di Filipina sudah tepat, asalkan tidak memberikan tuntutan tembusan.

Peneliti CyrusNetwork Hasan Nasbi menilai, di tengah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (Parpol), calon perseorangan dapat menjadi rekan tanding dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).