tirto.id -
Berkaitan dengan insiden kapal di Natuna, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung nota protes yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada pemerintah Cina.
"Saya mendukung apa yang dilakukan pemerintah Indonesia melayangkan nota protes," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada pemerintah Cina terkait masuknya kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard atau keamanan laut milik negara itu ke kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepualuan Riau.
"Pagi hari ini saya sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta, saya sampaikan protes kita (Indonesia) terhadap tiga hal," kata Retno usai mendampingi Menlu Australia Julie Bishop bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (21/3).
Nota protes tersebut memuat tiga hal utama:
Pertama, pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran yang dilakukan kapal keamanan laut Cina terhadap hak berdaulat atau yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen.
Kedua, Indonesia memprotes terkait pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen.
Ketiga, pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia oleh kapal keamanan laut Cina.
Menlu juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia bukan merupakan claimant state atau negara yang bersengketa atas konflik yang ada di Laut Cina Selatan.
Nota protes tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kuasa Usaha Sementara Kedubes Cina di Jakarta karena Dubes Cina untuk Indonesia Xie Feng sedang berada di negara asalnya.
Berkaitan dengan langkah pemerintah tersebut, politisi partai Gerindra itu mengatakan nota protes kepada pemerintah Cina merupakan langkah tepat karena kedaulatan harus dibela walaupun sejengkal. "Sejengkal tanah air Indonesia harus dibela dan tidak boleh dicampuri atau diintervensi kepentingan lain," ujarnya.
Fadli Zon juga mengemukakan bila tindakan Cina tersebut dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan bisa jadi wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) diambil Cina. Bahkan, kata Fadli, tindakan Cina lebih jauh dari itu.
Fadli mengingatkan Laut Cina Selatan merupakan wilayah eminen dengan banyak sumber daya dan terdapat kepentingan internasional yang kuat. (ANT)
