tirto.id -
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon mengatakan, setelah tahun 1998 Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang cukup signifikan.
Menurut dia, hal itu ditandai oleh beberapa hal, seperti terjaminnya kebebasan berekspresi, pemilu yang terselenggara secara berkala, serta terpilihnya presiden dan anggota parlemen melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat.
"Meskipun demikian, demokrasi tidak hanya dimaknai berdasarkan parameter tersebut. Demokrasi juga bukan sistem politik yang 'one size fits all'," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/3/2016).
Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pidato dalam Sidang Parlemen Dunia 134rd Inter Parliamentary Union Assembly and Related Meetings Lusaka, Zambia, pada 20 Maret 2016 lalu.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan, bahwa terciptanya sejarah demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran para pemuda, hal ini menurutnya dapat dibuktikan melalui perjuangan para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Menurut dia, Indonesia termasuk negara yang sangat mendorong pemuda untuk berperan dalam demokrasi, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu mencontohkan, dorongan itu dapat terlihat dalam Undang-Undang Pemilu yang memberikan syarat minimum usia 21 tahun sebagai kandidat anggota parlemen.
Begitu pula dengan Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, warga negara yang berumur 25 tahun sudah dapat menjadi walikota dan 30 tahun untuk menjadi gubernur, tambahnya.
Oleh karena itu, menurut dia, dirinya mengajak semua pihak sebagai anggota parlemen untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang kondusif agar pemuda dapat lebih aktif lagi di alam demokrasi.
"Indonesia melihat bahwa pemuda merupakan kelompok yang kreatif, agen perubahan, dan masa depan sebuah bangsa," katanya.
Fadli mengatakan, pemuda harus mampu mendorong demokrasi berjalan dengan lebih segar dan lebih cepat sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. (ANT)
