Indeks Fadli Zon

Fadli Zon menegaskan bahwa penanganan kasus terorisme telah memiliki koridor-koridor hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat menghindari kesalahan prosedural. Penanganan terorisme, menurutnya, juga harus mempertimbangkan faktor pencegahan dan tidak hanya penindakan.

Citra lembaga perwakilan rakyat dinilai menurun. Sehubungan dengan itu Mahkamah Kehormatan Dewan menyelenggarakan seminar Sistem Penegakan Etika Lembaga Perwakila. Tujuannya antara lain untuk menegakkan etika anggota dewan perwakilan rakyat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyarankan agar pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada pimpinan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan juga pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), untuk membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana membahas surat pemecatan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dari keanggotaannya sebagai DPR RI pada rapat pimpinan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Menyusul terungkapnya dokumen-dokumen "Panama Papers" dan masih dibutuhkannya pertemuan lebih lanjut dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat  pada Rabu, memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur terkait kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan internal partai tersebut.

Ketua Dewan Pertimbangan MMD Initiative Mahfud MD menilai langkah pemerintah Indonesia yang akan membebaskan 10 warga negara Indonesia yang tersandera dan diperkirakan berada di Filipina sudah tepat, asalkan tidak memberikan tuntutan tembusan.

Peneliti CyrusNetwork Hasan Nasbi menilai, di tengah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (Parpol), calon perseorangan dapat menjadi rekan tanding dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sikap pemerintah Indonesia yang mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap Israel yang melakukan invasi terhadap Palestina.