Indeks Ekonomi Indonesia

Zulhas memuji keberanian Prabowo menjalankan mandat Pasal 33 UUD 45 dengan mengesahkan progam Koperasi Merah-Putih.

Krisis Kenya akibat korupsi dan utang jadi peringatan bagi Indonesia untuk reformasi birokrasi, hentikan utang konsumtif, dan dorong transisi energi.

IMF dan Bank Dunia Kompak mengkoreksi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, menjadi di bawah target pemerintah 5 persen.

Indonesia harus memanfaatkan kerja sama yang telah terjalin dengan berbagai negara seperti Korea Selatan untuk mendiversifikasi rantai pasok global.

Pada akhirnya memang kebijakan tarif yang dicanangkan oleh Donald Trump membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia. Apa yang harus dilakukan Indonesia?

Anindya Bakrie, optimistis ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh positif pada kuartal I-2025. Apa faktor penyumbangnya?

Airlangga optimistis pelaksanaan program pemerintah hingga pemberian bansos mampu menjaga perputaran uang selama Ramadhan 2025.

Analis pasar modal melihat anjloknya IHSG karena terjadi peralihan investasi atau shifting investment. Apa penyebab lainnya?

Kondisi ekonomi sulit tidak boleh menjadi pembenaran mengabaikan hak pekerja dalam pembayaran THR.

Banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak realistis dan tanpa teknokrasi jelas juga menjadi sebab lain IHSG terperosok cukup dalam.

Kemenkeu merilis angka-angka ekonomi Indonesia hingga 28 Februari 2025. Apa saja?

Pertemuan Prabowo dengan para konglomerat dinilai menimbulkan polemik baru.

Penjualan ritel menjadi salah satu dorongan konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan Lebaran 2025.

Masih maraknya aktivitas premanisme dan juga lemahnya penegakan hukum membuat investor memilih untuk hengkang dari Indonesia.

DEN menyoroti kebijakan imigrasi dan tarif AS yang membawa pengaruh bagi kondisi ekonomi Indonesia di masa depan.

Airlangga menilai, kebijakan AS lewat Trump 2.0, permasalahan ketahanan pangan dan perubahan iklim bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Ada beberapa faktor penyebab kacaunya ekonomi yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan, berikut penjelasannya.

Mulai Januari 2025, Publikasi Indikator Ekonomi tidak lagi terbit di laman Badan Pusat Statistik (BPS). Apa alasannya?

Pemberlakuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam memberi perhatiannya terhadap perekonomian kelas menengah.

Pemerintah memberlakukan kebijakan PPN 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.