Indeks Ekbis

Zulhas Bocorkan Kenaikan HET Minyakita: Rp15.500 hingga Rp16.000
Zulhas sebut kenaikan HET Minyakita akan diputuskan minggu depan. Kisarannya dari Rp15.500 hingga Rp16.000.

BI: Transaksi Digital Mei 2024 Tumbuh 10,82%, ATM Turun 5,41%
Perry sebut tingginya transaksi pembayaran digital disebabkan oleh kelancaran dan keandalan SPBI yang terjaga dengan baik.

Jerit Warga Kecil di Tengah Rencana Zulhas Naikkan HET Minyakita
Rencana Mendag Zulhas menaikkan HET Minyakita diprotes warga. Apalagi saat ini harga di pasaran sudah di atas HET.

Pengalaman Beristirahat Jauh dari Kebisingan Kota ala Bobobox
Bobocabin diperkenalkan kepada konsumen, yaitu pengalaman beristirahat dengan suasana unik dan jauh dari ingar bingar kota.

Ketum PBNU Pastikan Tambang Dikelola dengan Profesional
Gus Yahya optimistis NU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus tambang.

Grace Natalie menjadi Komisaris & Fuad Bawazier Komut MIND ID
RUPS Tahunan MIND ID mengangkat Grace Natalie sebagai komisaris dan Fuad Bawazier menjadi komisaris utama.

Kejadian Blackout di Sumatra: PLN Tak Belajar dari Kasus 2019
Fabby Tumiwa menilai investigasi blackout di Pulau Sumatra penting dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi di lapangan.

PBNU Dapat Izin Tambang Bekas Grup Bakrie, Minggu Depan Rampung
Bahlil sebut PBNU dapat izin kelola tambang bekas PT KCP, bagian dari Grup Bakrie. Minggu depan rampung urusannya.

Menilik Potensi Risiko Usai Peralihan Dana Muhammadiyah dari BSI
Arianto menilai dalam jangka pendek keputusan Muhammadiyah menarik dananya akan berdampak pada BSI.

Mudarat Besar di Balik Sikap Ngotot Pemerintah Lanjutkan Tapera
Bhima sebut pemerintah diuntungkan lewat Tapera karena dana investasi pegawai bakal dikelola untuk membeli surat utang negara.

Trenggono Jadikan Kota Tual & Kepulauan Aru Lokasi Modeling PIT
Pelaksanaan modeling PIT menerapkan prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir.

Jokowi Keluarkan PP Baru, Ormas Keagamaan Legal Kelola Tambang
Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.

PRAKARSA Nilai Kebijakan Tapera Bebani Pekerja dan Tidak Jelas
PRAKARSA menilai kebijakan pemerintah lewat pemotongan iuran Tapera tidak tepat karena akan membebani pekerja.

Wacana Defisit APBN 0% Jangan Sampai Tumbalkan Hak Rakyat
Piter sebut pemerintah tidak bisa mendadak membuat penerimaan negara melonjak tinggi.

Nestapa Buruh: Gaji Tak Seberapa, Masih Kena Potongan Tapera
Elly menilai Tapera bukan hal mendesak yang harus dipukul rata bagi semua pekerja atau buruh.

Pandangan Fraksi soal RAPBN 2025, Pemerintah akan Jawab 4 Juni
Pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2025 akan dijawab oleh pemerintah pada 4 Juni 2024.

Menelaah Aturan Tabungan Tapera & Potensi Korupsi di Dalamnya
Iuran program tabungan Tapera bagi pekerja swasta dan PNS dinilai justru rawan untuk dikorupsi.

Sri Mulyani Paparkan Realisasi & Rencana Pemangkasan Subsidi BBM
Sri Mulyani mengungkapkan rencana reformasi subsidi dan kompensasi masih dalam skala besar.

Aspek: Aturan Potongan Tapera Makin Membuat Pekerja Terpuruk
Mirah bilang Aspek akan meminta pemerintah untuk membatalkan PP yang telah diterbitkan sejak 20 Mei 2024.

Libur Panjang Bak Pisau Bermata Dua bagi Perekonomian Nasional
Banyaknya libur panjang tahun ini harus dilihat dari dua sudut pandang. Ada untung rugi yang perlu dipertimbangkan.
Masuk tirto.id








