Indeks Ekbis

Josua sebut jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah, maka pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi pengaruhi sektor ekonomi yang impor bahan baku.

Zulhas sebut kenaikan HET Minyakita akan diputuskan minggu depan. Kisarannya dari Rp15.500 hingga Rp16.000.

Perry sebut tingginya transaksi pembayaran digital disebabkan oleh kelancaran dan keandalan SPBI yang terjaga dengan baik.

Rencana Mendag Zulhas menaikkan HET Minyakita diprotes warga. Apalagi saat ini harga di pasaran sudah di atas HET.

Bobocabin diperkenalkan kepada konsumen, yaitu pengalaman beristirahat dengan suasana unik dan jauh dari ingar bingar kota.

Gus Yahya optimistis NU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus tambang.

RUPS Tahunan MIND ID mengangkat Grace Natalie sebagai komisaris dan Fuad Bawazier menjadi komisaris utama.

Fabby Tumiwa menilai investigasi blackout di Pulau Sumatra penting dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi di lapangan.

Bahlil sebut PBNU dapat izin kelola tambang bekas PT KCP, bagian dari Grup Bakrie. Minggu depan rampung urusannya.

Arianto menilai dalam jangka pendek keputusan Muhammadiyah menarik dananya akan berdampak pada BSI.

Bhima sebut pemerintah diuntungkan lewat Tapera karena dana investasi pegawai bakal dikelola untuk membeli surat utang negara.

Pelaksanaan modeling PIT menerapkan prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir.

Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.

PRAKARSA menilai kebijakan pemerintah lewat pemotongan iuran Tapera tidak tepat karena akan membebani pekerja.

Piter sebut pemerintah tidak bisa mendadak membuat penerimaan negara melonjak tinggi.

Elly menilai Tapera bukan hal mendesak yang harus dipukul rata bagi semua pekerja atau buruh.

Pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2025 akan dijawab oleh pemerintah pada 4 Juni 2024.

Iuran program tabungan Tapera bagi pekerja swasta dan PNS dinilai justru rawan untuk dikorupsi.

Sri Mulyani mengungkapkan rencana reformasi subsidi dan kompensasi masih dalam skala besar.

Mirah bilang Aspek akan meminta pemerintah untuk membatalkan PP yang telah diterbitkan sejak 20 Mei 2024.