tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengakui penurunan kemiskinan di Tanah Air belum mencapai target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), posisi kemiskinan di Indonesia per Maret 2024 berjumlah 25,22 juta orang, terjadi penurunan 0,68 juta orang. Posisi tersebut berdasarkan persentase nasional sebesar 9,03 persen. Sedangkan, target RPJMN, posisi kemiskinan ditetapkan pemerintah di angka 6,5-7,5 persen hingga akhir 2024.
Menurut Muhadjir, faktor ketidakcapaian target kemiskinan tersebut didorong oleh adanya pandemi COVID-19, konflik global hingga masalah El Nino berkepanjangan.
“Tapi kenapa ini terjadi [belum capai target], salah satunya dan ini bukan excuse saya kira, semua sudah mengakui bahwa faktor COVID-19, kemudian termasuk kelangkaan akibat konflik global yang berimbas pada kelangkaan baham pangan, dan yang ketiga masalah el nino kekeringan panjang," ungkap Muhadjir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Dia menekankan Presiden Joko Widodo juga merespons kondisi perekonomian saat ini dengan berbagai paket bantuan sosial, termasuk bantuan modal untuk petani yang mengalami puso atau keadaan kerusakan tanaman atau bagian tanaman yang ditimbulkan oleh banjir hingga kekeringan.
“Petani-petani yang mengalami puso itu dapat bantuan secara kelompok per hektar itu dapat Rp8 juta agar dia bisa bertahan lagi karena dia sudah punya modal untuk bertahan akibat sawahnya atau lahannya yang tidak berpenghasilan dengan akibat COVID-19 saya kira seperti itu,” ujar dia.
Sebagai upaya untuk menurunkan persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berdasarkan data dari BPS, Muhadjir menilai perlu ditentukan target sasaran untuk dilakukan intervensi.
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) juga merupakan data mikro yang memuat informasi nama dan alamat penduduk yang telah dilakukan pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan desil dan persentil.
Melalui data P3KE tersebut, perlu dilakukan updating dan verifikasi serta validasi oleh pemerintah daerah agar dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih presisi.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Abdul Aziz
