Indeks Draf Rkuhp
Saat RKUHP Disahkan Ugal-ugalan Tak Memedulikan Aspirasi Publik
Meski ditolak publik, DPR dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Apa langkah berikutnya?
Tolak Pengesahan RKUHP
Menurut rencana DPR akan mengesahkan RKUHP ini dalam rapat paripurna hari Selasa 6 Desember 2022 - ANTARA
Disetujui di Tingkat I, DPR akan Sahkan RKUHP di Rapat Paripurna
Adies Kadir mengatakan setelah ketuk palu di tingkat I, maka RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.
Pemerintah Sebut Tak Semua Masukan Publik soal RKUHP Diakomodir
Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.
DPR Desak Pemerintah Segera Sahkan RKUHP Sebelum Akhir 2022
Komisi III DPR RI masih melakukan harmonisasi dengan pemerintah terkait draf RKUHP yang diharapkan selesai di akhir tahun 2022 ini.
DPR Terima Draf RKUHP Terbaru, Jumlah Pasal Berkurang 5
DPR melalui rapat panitia kerja (panja) RUU KUHP akan memulai pembahasan pada 21 November 2022 dengan mengacu pada draf terbaru.
Menkominfo: Tak Semua Masukan Relevan dengan RKUHP
Menurut Plate, sebuah masukan bisa jadi lebih relevan untuk masuk ke produk hukum lain. DIM hanya akan berisi masukan yang dianggap relevan dengan RKUHP.
Mahfud MD Janji Reformulasi Pasal Bermasalah di RKUHP
Mahfud MD berjanji masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR melakukan perbaikan bahkan penghapusan pasal-pasal RKUHP yang dinilai bermasalah.
Dewan Pers Nilai RKUHP jadi Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers
Arif mencontohkan potensi kriminalisasi wartawan pakai pasal pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan perangkat negara.
Pasal Kohabitasi di RKUHP Dinilai Makin Melanggengkan Persekusi
Menurut Bivitri, saat ini saja persekusi sudah kerap terjadi pada pasangan yang dianggap melakukan pelanggaran terkait kohabitasi.
Pasal 240 RKUHP Ancam Kebebasan Ekspresi & Kriminalisasi Aktivis?
Peneliti KontraS menilai meski delik Pasal 240 RKUHP bersifat materiil, tetapi ukuran dari kerusuhan itu tidak jelas rumusannya.
Pendefinisian Kritik Presiden di RKUHP: Rakyat Berpotensi Dipidana?
Pasal-pasal penghinaan baik terhadap presiden dinilai akan mengancam kebebasan berekspresi kendatipun terdapat pengetatan di sana sini.
Motif Pemerintah-DPR Batasi Pembahasan RKUHP Hanya 14 Pasal Krusial
Keputusan pemerintah dan DPR hanya membatasi pembahasan RKUHP hanya 14 pasal krusial saja menuai kritik. Semestinya dibahas komprehensif.
RKUHP Final: Kritik Presiden Harus Sertakan Solusi
Di penjelasan Pasal 218 ayat 2 RKUHP disebutkan kritik bersifat konstruktif dan memberikan alternatif maupun solusi atau dilakukan dengan cara obyektif.
Pemerintah akan Jelaskan Beda Kritik & Penghinaan Presiden di RKUHP
Pemerintah akan menjelaskan alasan perlu memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.
Draf RKUHP: Aborsi Dipenjara 4 Tahun, Kecuali Korban Pemerkosaan
Jika pelaksanaan aborsi dilakukan oleh dokter, bidan, paramedis atau apoteker dapat dikenakan pidana dengan tambahan 1/3.
DPR Masih Buka Kritikan RKUHP selain 14 Pasal Krusial dengan Syarat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa pembahasan RKUHP masih membuka pintu diskusi selain 14 pasal prioritas yang dianggap krusial.
DPR Resmi Terima Draf RKUHP dari Pemerintah
Selain RKUHP, Komisi III DPR juga menerima draf RUU Pemasyarakatan dari pemerintah.
Draf RKUHP Terbaru akan Diserahkan Pemerintah ke DPR pada 6 Juli
Setelah pemerintah menyerahkan draf RKUHP secara resmi ke DPR, publik bisa mengakses secara terbuka setiap pasal dalam RKUHP tersebut.
Dalih Wamenkumham Draf RKUHP Belum Dibuka ke Publik: Banyak Revisi
Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.