Indeks Divestasi Freeport

Lingkungan sekitar tambang dipastikan akan lebih terjaga usai divestasi saham.

"Penerimaan negara secara total harus lebih besar daripada penerimaan melalui KK," kata Sri Mulyani.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Richard Adkerson menyatakan 70 persen keuntungan Freeport Indonesia akan masuk ke pemerintah setelah proses divestasi tuntas.

MoU Divestasi Saham Freeport di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Freeport bisa mendapat perpanjangan masa operasi selama 2 x 10 tahun dengan syarat mendapat rekomendasi dari KLHK.

"Laporannya dari Pak Budi (Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin) bahwa komitmennya sudah sampai 5,2 miliar dolar AS kita sudah dapat. Tetapi kami tidak pakai semua, karena nilainya tidak segitu," ujar Rini.

“Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini,” kata Jokowi.

Rini Soemarno mengatakan perusahaan patungan tersebut dibentuk untuk mengelola divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia (PTFI).

Menurut Sri Mulyani, proses negosiasi yang masih berlangsung mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dirut PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, harga valuasi untuk divestasi saham PT Freeport senilai 3-5 Miliar dolar AS, merupakan yang terbaik.

Menteri Rini enggan menyebutkan kesepakatan harga antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan Rio Tinto untuk pembelian 40 persen PI.

Dirut Inalum mengatakan Freeport menghendaki proses divestasi selesai berbarengan dengan penuntasan tiga persoalan lainnya.

Freeport Indonesia menolak disebut melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 3.274 buruh.

Bak gajah mati meninggalkan gading: perundingan setengah nasionalisasi pemerintah Indonesia dengan Freeport menyulut PHK ribuan buruh.

Selain menghitung valuasi dari harga saham PT Freeport Indonesia, penetapan jumlah dan susunan komisaris sedang diupayakan.

Kementerian BUMN mengatakan masa tenggat untuk proses penentuan valuasi itu selesai Maret.

PT Freeport Indonesia berkewajiban memperbaiki surat pengajuan dengan melengkapi hasil verifikasi terhadap kemajuan smelter dari surveyor.

Askolani mengatakan, Freeport absen menyetorkan kewajiban dividen sejak 2014, karena harga komoditas sedang mengalami keterpurukan.

“Porsi hak atas kepemilikan tersebut untuk mengakomodasi masyarakat pemilik wilayah dan yang terkena dampak permanen dari PT Freeport Indonesia,” kata Sri Mulyani.