Indeks Divestasi Freeport

Langkah pemerintah bisa terhambat jika Freeport terlibat menentukan harga 40 persen hak partisipasi PT Rio Tinto.

Menurut Faisal, tujuan utama dibentuknya holding BUMN pertambangan adalah untuk menyehatkan perusahaan BUMN dan memenuhi kewajiban BUMN sebagai agent of development.

Menteri BUMN Rini Soemarno menaksir nilai dana yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia tak melebihi angka 7 miliar dolar AS.

Negosiasi antara pemerintah dan Freeport dipastikan oleh Kementerian ESDM akan tuntas pada Desember 2017.

Pembentukan Holding BUMN Tambang diklaim oleh pemerintah membuat perusahaan itu memiliki ekuitas senilai Rp64,6 triliun sehingga memiliki kapasitas memadai untuk membeli saham Freeport Indonesia.

Negosiasi antara pemerintah dangan PT Freeport Indonesia kini memasuki tahap pembahasan mengenai penerimaan negara.

Status IUPK PT Freeport Indonesia mencapai tenggat hari ini, namun perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia tersebut belum juga dapat diselesaikan.

Pemerintah mengklaim proses negosiasi dengan Freeport tidak ada masalah. Kesepakatan pada akhir Agustus 2017 tetap akan dijalankan.

BPK menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia periode 2009-2015 sebesar Rp6,02 triliun.

Pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap penolakan Freeport karena penolakan itu dianggap tidak etis dan menghina hukum nasional.

Negosiasi mengenai pelaksanaan divestasi Freeport ditargetkan tidak molor sampai akhir 2017.

Rini mengaku masih akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.

Pemerintah membentuk konsorsium untuk persiapan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Para BUMN akan diandalkan, sanggupkah?

Pemerintah menganggap empat poin kesepakatan dengan Freeport final, sementara perusahaan asal Amerika itu menilai hanya sebagai kerangka kerja rencana investasi jangka panjang.

Pemerintah diharapkan berhati-hati dan konsisten terhadap hasil perundingan yang telah dicapai dengan PT Freeport Indonesia.

Freeport sepakat untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen meski pihaknya ingin tetap memegang kendali atas operasi dan tata kelola PTFI.

Menteri ESDM memberikan izin baru bagi PT Freeport untuk beroperasi hingga 2031, mengingat masa kontraknya habis 2021 mendatang. Perpanjangan sepuluh tahun kedua bisa diajukan sebelum 2031.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah mencapai tiga kesepakatan terkait perpanjangan kontrak.

Setelah menyetujui tiga poin kesepakatan dengan pemerintah, Freeport bisa memperoleh perpanjangan izin hingga tahun 2041.

Pemerintah tetap bersikukuh PT Freeport Indonesia akan menyetujui divestasi 51 persen saham dan membangun smelter di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.