Indeks Divestasi Freeport

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan perundingan pemberlakuan pajak bagi PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan pada penghujung Juli 2017.

Gerakan Pemuda Ansor mengingatkan agar tidak ada pihak dan lembaga negara yang mengambil kesempatan untuk keuntungan sendiri di tengah proses perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport.

Pemerintah pusat di Jakarta akan memberikan jatah saham Freeport Indonesia kepada Papua sebesar 5 persen, dengan catatan negosiasi berhasil.

Dubes AS untuk Indonesia menanyakan situasi Freeport dan keamanan di Papua. Kapolda menjamin keselamatan warga AS di Freeport.

Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sejak 20 Februari 2017 menghentikan sementara pelayanan perkreditan kepada karyawan kontraktor PT Freeport Indonesia.

Apabila Freeport bersedia melakukan divestasi 51 persen, pihak Pemda Papua meminta jatah 10 hingga 20 persen saham PT Freeport Indonesia.

Uskup Timika, John Philip Saklil meminta pemerintah lebih mementingkah hak-hak rakyat Papua dalam menangani polemik terkait perizinan PT Freeport Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut sejumlah opsi terkait pembelian 10,46 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Jatam menilai, Freeport Indonesia tidak peduli tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Selain itu, Freeport sudah berkali-kali membangkang dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Demi kedaulatan, Pemerintah Indonesia membuat aturan divestasi saham perusahaan tambang. Benarkah Indonesia bisa berdaulat dengan regulasi ini?

Saat Freeport McMoran (FCX) menandatangani kontrak karya pertama 49 tahun lalu, posisi tawar Indonesia begitu lemah. Kini, Freeport menawarkan USD 1,7 miliar untuk 10,64 persen sahamnya kepada Pemerintah Indonesia.