tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim pemerintah menerapkan ekonomi pasar Pancasila dalam proses divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia. Menurut Sri Mulyani, proses negosiasi yang masih berlangsung mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait.
“Dalam negosiasi, kami mengacu pada nilai-nilai yang kami anggap akan memberikan suatu praktik dari sisi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sesuai dengan azas Pancasila,” kata Sri Mulyani seusai menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional “Ekonomi Pasar Pancasila: Jalan Baru Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Selasa (3/7/2018).
Adapun ekonomi pasar Pancasila merupakan konsep yang dikembangkan para cendekiawan dan sempat disampaikan langsung oleh BJ Habibie di hadapan Presiden Joko Widodo. Pokok pikiran yang lantas menjadi prinsip pada konsep tersebut ialah menjamin kepemilikan masyarakat yang penggunaannya direncanakan bagi kepentingan banyak orang.
Sri Mulyani menyebutkan pemerintah terus menerapkan standardisasi dari segi lingkungan bagi perusahaan mana pun yang mengeksplorasi sumber daya alam negara. Oleh karena itu, Menkeu menekankan bahwa perusahaan apa pun itu, sejauh mereka melakukan eksplorasi sumber daya alam, maka wajib untuk memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
“Selain standardisasi pada lingkungan, ada juga kewajiban membayar pajak daerah dan royalti yang harus dipenuhi. Itu kami tekankan pada perusahaan mana pun karena mereka merupakan subyek dari regulasi. Karena kalau tidak behave, bisa melanggar Pancasila,” ungkap Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu menyebutkan bahwa semangat perekonomian yang sejalan dengan Pancasila tidak hanya diwujudkan dari sila ke-5. Dalam konteks negosiasi dengan Freeport misalnya, Sri Mulyani memastikan adanya kepatuhan yang harus dipenuhi dari sejumlah aspek, di antaranya seperti lingkungan, masyarakat sekitar, dan bahkan perpajakan.
Masih dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani turut memastikan bahwa pemerintah terus menjaga stabilitas fiskal dan moneter. Di tengah gejolak perekonomian di skala global seperti sekarang, Menkeu mengklaim pemerintah tak henti berupaya untuk menjaga momentum pertumbuhan agar sesuai dengan target.
Salah satu faktor yang menurutnya bisa jadi tolak ukur ialah rasio gini yang turun dari 0,4 menjadi 0,39. “Ada banyak negara yang jauh lebih timpang. Negara-negara di Amerika Latin misalnya, lalu [rasio gini] Cina juga lebih tinggi dari kita,” ujar Sri Mulyani.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
