Indeks Dewas Kpk

Dewas KPK tetap menjadwalkan sidang etik terhadap Lili Pintauli pada hari ini.

Jubir KPK menjelaskan bahwa agenda Lili Pintauli ke G20 di Bali telah direncanakan sejak awal 2022.

Boyamin berharap Dewas KPK bisa memberikan sanksi tegas kepada Lili Pintauli berupa pemberhentian dari jabatannya.

ICW meminta Firli Bahuri Cs bertanggung jawab atas mangkirnya Lili Pintauli dari sidang etik Dewas KPK.

Tumpak mengatakan alasan Dewas KPK menunda sidang etik hari ini karena Lili Pintauli sedang berada di Bali dalam rangka tugas.

Sidang etik kali ini diperlukan untuk menelusuri potensi kasus tiket dan akomodasi MotoGP dengan dugaan pidana seperti suap atau gratifikasi.

Sidang etik Lili Pintauli kali ini digelar menindaklanjuti dugaan menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan pelaksanaan sidang etik terhadap Lili Pintauli digelar secara tertutup dan hasilnya akan disampaikan terbuka.

Boyamin berharap nantinya pengganti Lili dapat dipilih dengan mekanisme yang tepat sehingga menghasilkan orang yang berintegritas.

Dewas KPK telah mengumpulkan bahan keterangan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi atas dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Mandalika dari salah satu BUMN.

Dewas KPK akhirnya memeriksa Lili Pintauli terkait dugaan pelanggaran etik. Lili dilaporkan atas tuduhan penerimaan gratifikasi fasilitas menonton MotoGP.

Dewas KPK memastikan kasus dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar masih terus berjalan.

Dewas KPK berharap Dirut Pertamina bersikap kooperatif agar pengusutan kasus etik Lili Pintauli tuntas.

Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati semestinya dipanggil Dewas KPK hari ini. Namun yang bersangkutan minta pemanggilannya dijadwal ulang.

Dewas KPK sedang mendalami dugaan gratifikasi fasilitas menonton MotoGP Mandalika oleh Lili Pintauli Siregar.

Berdasarkan putusan Dewas, Jaksa KPK terbukti berselingkuh dan berzina dengan rekan pegawai sehingga dijatuhi sanksi etik.

Albertina Ho enggan memberikan penjelasan saat dikonfirmasi soal laporan ke Dewas KPK dan komplain ke RS.

Selain izin penyadapan, sepanjang 2021 Dewan Pengawas KPK juga mengeluarkan 42 izin penggeledahan dan 65 izin penyitaan.

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengatakan Tumpak Hatorangan mengalami sakit jantung sehingga harus dirawat di rumah sakit.