Indeks Dewas Kpk

Alexander Marwata membenarkan bahwa Nurul Ghufron pertama kali menanyakan nomor orang Kementan kepada dirinya.

Dewas KPK memastikan anggotanya, Albertina Ho, tidak melanggar etik.

Presiden Jokowi harus memilih pansel capim KPK yang berintegritas. Pemberantasan korupsi yang baik dimulai dari pemilihan pansel yang terbaik.

Dewas KPK menegaskan jika pada sidang kedua Nurul Ghufron tidak juga hadir, maka sidang akan tetap dilanjutkan.

ICW meminta Gufron sebaiknya menjalani persidangan daripada mencari kesalahan.

Revisi UU KPK merusak sistem dalam tubuh KPK. Proses pemberian sanksi pada internal KPK yang bermasalah akhirnya menjadi birokratis.

Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf yang harus dilakukan 12 pegawai KPK yang menerima pungli.

Total uang yang selama ini didapat dari praktik pungli di Rutan KPK mencapai Rp6,148 miliar mulai 2020 hingga 2023.

Dewas KPK membagi kasus pungli rutan KPK menjadi sembilan berkas perkara dengan terduga pelanggar kode etik sebanyak 93 orang.

93 orang pegawai yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara KPK akan segera menjalani sidang kode etik.

Dalam putusan dugaan pelanggaran kode etik, Dewas KPK mengungkapkan bahwa Firli Bahuri berkali-kali melakukan komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo.

Dewas KPK tidak menemukan hal yang meringankan untuk Firli Bahuri dalam sidang pelanggaran kode etik kali ini.

Mangkir dari panggilan polisi, Firli Bahuri juga ternyata tak datang dalam sidang etik Dewas KPK.

Tumpak Hatorangan Panggabean, mengingatkan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri rugi jika tidak hadir dalam sidang kode etik.

Dewas KPK didesak semestinya langsung memutuskan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri secara in absentia.

Sidang etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri akan kembali digelar Rabu (20/12/2023) pekan depan.

KPK sudah tak memberikan pengawalan khusus kepada Firli Bahuri per 30 November 2023.

Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, menjalani pemeriksaan kedua kalinya terkait dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK.