Indeks Dewan Perwakilan Rakyat

Usulan sejumlah fraksi DPR agar kursi anggota parlemen ditambah menjadi menjadi 570 kursi dinilai bukan solusi yang tepat dari masalah keadilan pembagian kursi di daerah.

Setnov mengatakan, studi banding tersebut bertujuan untuk melihat langsung ke daerah-daerah dan mengkaji kemungkinan penambahan anggota DPR.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum mereda. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menilai, sudah saatnya Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan etika terhadap Ahok, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta masyarakat maupun pejabat publik agar tidak terlalu reaktif dalam menanggapi isu yang terkait dengan munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia mengatakan musuh utama Indonesia bukanlah soal kebangkitan komunis tetapi kesenjangan sosial masyarakat.

Badan legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan besar akan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Hal ini merujuk pada sikap masing-masing fraksi yang mendukung masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnas.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kunjungan kerja fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar lebih.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan pernyataan yang menyetujui perkawinan sejenis sebagaimana yang banyak disuarakan oleh para pendukung gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar pada Selasa  telah menghasilkan susunan dan keanggotan Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Komitmen Indonesia, sebagai anggota dari Organisasi Konferensi Islam, untuk memboikot produk-produk Israel masih menyisakan tanya, tidak hanya bagi masyarakat tapi juga kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terkait sejauh mana implementasi dari aksi tersebut akan dilakukan.

Masih lesunya industri film nasional menjadi alasan bagi Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dede Yusuf Effendi untuk mendorong pemerintah membangun bioskop level kedua di tingkat kabupaten sehingga usia peredaran film nasional dapat diperpanjang.

Untuk mengatasi krisis energi yang dapat mengancam Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa masalah yang menghambat eksplorasi energi panas bumi, terutama di Jawa Tengah.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.