Indeks Dewan Perwakilan Rakyat
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Didorong Masuk Prolegnas
Badan legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan besar akan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Hal ini merujuk pada sikap masing-masing fraksi yang mendukung masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnas.
Fitra: Laporan BPK Buktikan Kunker DPR hanya Plesir
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kunjungan kerja fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar lebih.
Komnas HAM: Kami Tidak Seliberal yang Disangkakan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan pernyataan yang menyetujui perkawinan sejenis sebagaimana yang banyak disuarakan oleh para pendukung gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
Anggota Pansus Revisi UU Terorisme Telah Ditetapkan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar pada Selasa telah menghasilkan susunan dan keanggotan Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Bioskop Level Dua Bisa Selamatkan Film Nasional
Masih lesunya industri film nasional menjadi alasan bagi Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dede Yusuf Effendi untuk mendorong pemerintah membangun bioskop level kedua di tingkat kabupaten sehingga usia peredaran film nasional dapat diperpanjang.
Komitmen Boikot Israel Masih Sisakan Tanya
Komitmen Indonesia, sebagai anggota dari Organisasi Konferensi Islam, untuk memboikot produk-produk Israel masih menyisakan tanya, tidak hanya bagi masyarakat tapi juga kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terkait sejauh mana implementasi dari aksi tersebut akan dilakukan.
DPR Minta Pemerintah Permudah Izin Eksplorasi Panas Bumi di
Untuk mengatasi krisis energi yang dapat mengancam Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa masalah yang menghambat eksplorasi energi panas bumi, terutama di Jawa Tengah.
Pembentukan "Badan Penerimaan Pajak" Tertunda
Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.
Pemerintah Sambut Positif Pengesahan UU Tapera
Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.