Indeks Dewan Perwakilan Rakyat

"Dari Komisi III sudah mau melakukan eksaminasi, ini yang kita harapkan, paling enggak eksaminasi ini akan menjadi pertimbangan dari MA dalam memutus perkara ini," kata Joko.

“Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini," kata Sarmuji.

"Kalau seperti itu, kasusnya akan sama dengan e-KTP itu, ngapain?," kata Marwan

Minimnya RUU yang dihasilkan menjadi salah satu faktor terbesar mengapa kinerja DPR RI saat ini menjadi yang terburuk.

"Jamu IMF-WB bisa 1 T (triliun) masak untuk saksi kita enggak bisa mengalokasikan anggaran untuk suara rakyat," kata Fadli.

Jusuf Kalla mengatakan pemasangan kaca anti peluru di DPR terlalu berlebihan karena harganya terlalu mahal.

Total ada lima ruangan anggota DPR yang ditemukan tertembus peluru nyasar.

Menurut Setyo, dua PNS Kemenhub yang melakukan latihan menembak tidak mengikuti prosedur.

Dua peluru kaliber 9 milimeter menembus dua ruang kerja anggota DPR pada Senin (15/10/2018).

Menurut Agus, perizinan tersebut bakal membuat KPK tidak leluasa melakukan penyadapan.

Fraksi Gerindra, Ramson Siagian sempat menyinggung tentang target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang pernah disampaikan Jokowi di awal kepemimpinannya.

Taufiqulhadi mengatakan lembaga pengawas KPK tidak bersifat independen dan tidak akan diatur dalam undang-undang.

Ketiga hal tersebut adalah meninggal dunia, telah divonis hukum yang memiliki kekuatan tetap dan telah diberhentikan dari partai.

Fadli mengatakan rencana pembangunan gedung baru DPR telah dibahas sejak tahun 2015 lalu dan telah melalui serangkaian pembahasan dengan pemerintah.

10 fraksi DPR yang hadir di dalam sidang itu pun menyepakati penundaan.

Berbeda dengan Fadli, Fahri Hamzah justru menilai penolakan Jokowi sebagai sebuah respons positif terhadap Pansus.

Komisi III DPR RI berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S. Haryani.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan surat usulan hak angket KPK dari Komisi III belum masuk ke Pimpinan DPR.

Setya Novanto meminta Sekjen baru DPR Ahmad Djuned meningkatkan kualitas layanan persidangan di DPR.

Pemerintah seringkali membatalkan secara sepihak rapat RUU Terorisme yang sudah direncanakan antara Pansus dengan pemerintah.