Komisi III DPR RI berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S. Haryani.
Usulan sejumlah fraksi DPR agar kursi anggota parlemen ditambah menjadi menjadi 570 kursi dinilai bukan solusi yang tepat dari masalah keadilan pembagian kursi di daerah.
Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum mereda. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menilai, sudah saatnya Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan etika terhadap Ahok, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.