Indeks Current Issue

Para sopir angkot menolak tudingan Organda DKI yang menyebut mereka demo karena ada tekanan dari pihak ketiga.

Perlindungan terhadap saksi, korban, atau bahkan terdakwa ketika memberi pernyataan dalam persidangan telah dijamin KUHP dan KUHAP. Apakah mereka tetap bisa diperkarakan?

Koordinator KontraS mengatakan, tanpa adanya aturan hukum yang tegas, ia khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini mengancam supremasi sipil.

Sandi menyatakan bahwa ucapannya soal mobilisasi becak adalah informasi yang belum terklarifikasi.

Seluruh partai politik yang ikut Pemilu 2014 lolos verifikasi faktual tingkat pusat. Masih ada verifikasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aturan yang ditolak antara lain penggunaan SIM A Umum, uji kendaraan bermotor atau KIR, serta pembatasan operasi taksi online.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati TNI dilibatkan dalam upaya penanganan terorisme pada revisi UU No.15/2003.

Persaudaraan Alumni 212 dan Presidium Alumni 212 membantah terjadi perpecahan di antara alumni 212.

Beberapa partai politik telah menetapkan target raihan suara dalam Pemilu 2019. Namun, berdasarkan Pemilu 2014, tak ada satu pun yang bisa memenuhi target.

Respons berbeda dari tiga negara yang kapal perangnya dijarah perairan Indonesia. Belanda melalui parlemennya reaktif, bagaimana dengan AS dan Inggris?

Wacana pembebasan sandera kembali muncul setelah tersebarnya sebuah video yang menampilkan tiga WNI disandera diduga oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

Lurah Pekojan, Jakarta Barat, Tri Prasetyo memastikan tidak ada mobilisasi becak dari luar Jakarta yang beroperasi di daerahnya.

Penunjukan perwira aktif sebagai pejabat gubernur berpotensi mengganggu netralitas aparat negara.

Sebagian pengemudi ogah diperlakukan seperti sopir taksi konvensional. Di sisi lain, Kemenhub siap beri sanksi tegas bagi pelanggar Permenhub 108/2017.

Mengapa Bawaslu sulit membawa praktik politik uang ke ranah pidana Pemilu, padahal UU Pilkada sudah mengaturnya?

Penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Pj Gubernur karena faktor kerawanan dinilai tidak tepat, karena itu bukan tugas kepala daerah, melainkan aparat keamanan.

Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.

Fahri merupakan peraih suara terbanyak di DPP PKS dan NTB pada Pemilu 2014.

Pebecak enggan beralih profesi karena sudah merasa nyaman.

Di Surabaya, Risma menawarkan pekerjaan alternatif bagi pebecak.