Indeks Current Issue

Empat pekerja tewas akibat kecelakaan proyek Double-Double Track (DDT) rel kereta api Manggarai-Jatinegara, Minggu (4/2) Pagi. 

Kasus Kepala Biro BBC Indonesia yang diusir dari Papua karena cuitannya adalah pengalaman terkini bahwa kebebasan pers di Papua masih dibatasi.

Ustaz Prawoto meninggal dipukul besi oleh tetangganya sendiri, Asep Maftuh.

PKL di kawasan Jatinegara merajalela meski sudah ditertibkan oleh Satpol PP. Pejalan kaki dan kendaraan di jalan ini harus berbagi trotoar dan jalan dengan para PKL, mirip yang terjadi di Tanah Abang.

Gizi buruk masih banyak ditemui di Jakarta. Kasus terbanyak ditemukan di Jakarta Pusat.

Saleh memaparkan, kejadian bermula saat dirinya hendak melantik beberapa pejabat pemerintahan di Kabupaten Tolitoli.

Pihak YLBHI menilai polisi seharusnya bisa melindungi warga dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Menyebarkan informasi yang belum terklarifikasi dan terbukti salah bisa dikenai jerat pidana.

Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.

Ikatan Apoteker Indonesia menyatakan, produsen obat dan suplemen harus memberitahukan kepada konsumen bila produknya mengandung DNA babi.

Pasal penistaan agama di RUU KUHP berpeluang multitafsir, sehingga berpotensi digunakan oleh siapa saja yang merasa sakit hati karena sebuah pendapat.

Sopir angkot menganggap ada pilih kasih soal penegakkan aturan uji kir di lapangan.

Tidak ada aturan soal pelibatan masyarakat dalam Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Masfar Salim mengatakan sebenarnya tidak ada fungsi khusus kandungan DNA babi pada obat-obatan.

Kemunculan RUU tentang penyadapan sempat diasosiasikan dengan usulan atau rekomendasi dari Pansus Angket KPK di DPR. 

Polisi harusnya melakukan uji digital forensik terhadap video sebelum menjadikan perawat tersangka.

Alasan Mendagri menunjuk pj Gubernur dari polisi aktif adalah karena tidak cukupnya jumlah pejabat eselon I Kemendagri. Padahal bisa saja yang diberikan tanggung jawab adalah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga lain, yang jumlahnya ratusan.

Produsen Viostin DS, PT Pharos Indonesia mengakui ada kontaminan pada produk suplemen makanan mereka. Dalam laporan BPOM, konteks kontaminan itu merujuk sebagai DNA babi.

Di Thailand ada Lese Majeste, di Indonesia ada pasal penghinaan presiden yang sedang disiapkan masuk di KUHP oleh DPR.

Persoalan di Papua, termasuk kasus gizi buruk di Asmat, tidak bisa diselesaikan hanya semata dengan uang.