Indeks Current Issue

MCA mulai dikenal warganet saat hiruk pikuk Pilkada DKI 2017. Kelompok ini terkenal lantaran menjadi oposan dari petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Kebijakan publik yang diambil kepala daerah bisa masuk ranah pidana apabila ada unsur suap.

KPU melarang memasang gambar tokoh nasional sebagai alat peraga kampanye yang tidak ada kaitannya dengan partai. Bagaimana respons parpol terkait kebijakan ini?

Polisi menduga empat orang ini menyebarkan isu provokatif di media sosial.

Pakar hukum tata negara saling berbeda pendapat soal peluang Jusuf Kalla kembali maju sebagai cawapres di Pilpres 2019.

Kuasa hukum Ahok menggunakan vonis kepada Buni Yani sebagai dasar berargumentasi.

Meski harga minyak dunia naik dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah dinilai tidak akan merevisi harga BBM subsidi di tahun politik.

Kalimat takdir dinilai sudah banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Kuasa hukum Ahokmenilai ada kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata pada putusan Ahok.

Sejumlah parpol baru telah menyiapkan strategi untuk lolos syarat ambang batas parlemen pada Pemilu 2019.

Guru dilarang menghukum murid dalam bentuk kontak fisik.

Setelah Sandiaga kalah melawan Susi Pudjiastuti, Pemprov DKI harus membersihkan danau lain di ibu kota.

PKB, PAN, dan Demokrat siap membentuk poros koalisi ketiga.

Pihak kontraktor proyek rusun DP 0 rupiah melaporkan LSM KAKI ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

J.R. Saragih tak lolos jadi kandidat Pilkada Sumut karena berkas salinan legalisir STTB-nya dinyatakan palsu. Kami melacak sekolahnya yang sudah tutup sejak 1994 ini.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara kasus pornografi dengan tersangka Firza Husein pada Juni 2017 karena belum lengkap. Namun, sampai kini berkas kasus belum juga lengkap.

Sikap Jokowi yang tidak mau menandatangani draf UU MD3 dinilai Lucius sebagai sikap pribadi.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan tahu mangkraknya pembangunan RPTRA, Wali Kota tak bisa memastikan kapan pembangunan dilanjutkan.

Polri perlu meyakinkan pihak Rizieq bahwa proses penyidikan perkaranya tanpa rekayasa, agar ia bersedia pulang secara sukarela.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan sebagian Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal biaya mengurus STNK.