Indeks Current Issue

Pertamina tengah dihadapkan persoalan kurs rupiah yang melemah terhadap dolar, dan kenaikan harga minyak dunia.

Bentrok TNI vs warga, Jalan Sultan Iskandar Muda dalam sengketa rumah di Komplek KPAD menyebabkan beberapa warga korban luka.

#KamiBersamaPOLRI menjadi trending topic Twitter Indonesia bersamaan kejadian ricuh dan penyanderaan di Mako Brimob, Depok.

Beberapa orang menilai Rutan Mako Brimob tak cocok jadi tempat menampung para teroris, baik yang statusnya masih tahanan atau sudah narapidana.

Peningkatan pengangguran lulusan SMK berisiko menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Kisruh urusan makanan berujung sandera anggota kepolisian. 6 orang tewas.

Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini dianggap punya pandangan yang sama dengan HTI dalam gerakan menegakkan syariat Islam.

Demokrat dan parpol yang hendak membentuk poros ketiga mesti mengkalkulasi politik dengan matang.

Partai-partai pendukung Jokowi dinilai mulai mengkhawatirkan serangan yang dilancarkan kubu oposisi.

ITS sedang memproses ketiga dosen tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Sanksi terhadap lima plagiator mahasiswa doktoral di UNJ mengabaikan rekomendasi Kemenristekdikti, yang meminta kampus mencabut ijazah mereka.

Poin-poin dalam memori gugatan PK menunjukkan sikap pemerintah yang masih ingin melanggengkan swastanisasi yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun warga Jakarta.

Dari 6 kasus yang melibatkan Rizieq, 4 di antaranya mulai diusut sejak pelaporan diterima pihak kepolisian setelah terjadinya aksi 2 Desember 2016.

Anehnya, menurut hasil survei lembaga lain, elektabilitas mantan Danjen Kopassus ini biasanya berada di bawah Jokowi.

Melibatkan aparat penegak hukum dalam distribusi pangan dikhawatirkan akan memunculkan tindakan yang berlebihan kepada pelaku rantai pasok dari tingkat petani untuk sampai kepada konsumen.

Direktur Eksekutif Populi Centre Usep S Ahyar: pernyataan Mardani bertujuan meningkatkan kekuatan bargain dirinya terhadap semua kandidat capres.

“Ya tentu ini konsekuensi dari tahapan yang ditentukan KPU sendiri,” kata Ketua Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan.

Sidang perkara ini tidak hanya akan membuktikan apakah Syafruddin terlibat, tapi diharapkan juga dapat membongkar skandal kasus BLBI.

Larangan narapidana menjadi caleg mestinya diatur dalam undang-undang bukan peraturan KPU.

Polisi yang menangani kasus kecelakaan Novanto dinilai harus memberi kesaksian di persidangan.