Dinyatakan Ormas Terlarang, HTI Dukung PBB dalam Pemilu 2019

tirto.id - “Kalau mereka [eks anggota HTI] maju sebagai caleg, sudah pasti akan menambah kekuatan PBB, sehingga PBB akan semakin bagus dan kuat.”

Pernyataan itu diungkapkan Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noor, seperti dikutip Antara, Senin (7/5/2018). Hal itu sebagai respons atas dukungan politik yang disampaikan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto usai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan organisasi transnasional itu.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Tri Cahya Indra Purnama menyatakan PTUN menolak semua putusan penggugat yang diajukan HTI kepada PTUN. Hal yang menarik dalam salah satu pertimbangan hakim adalah memandang HTI sebagai partai politik.

Selama ini, Hizbut Tahrir di Indonesia memang tidak mendaftarkan diri sebagai partai politik, tetapi perkumpulan berbadan hukum sehingga majelis hakim menilai sudah ada kesalahan administrasi sejak awal didirikan.

Dukungan Politik HTI

Terkait dukungan politik HTI pada Pemilu 2019, Tirto kembali mengklarifikasi kepada Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, Selasa (8/5/2018). Menurut dia, HTI sudah menyatakan akan mendukung Partai Bulan Bintang pada pemilihan umum mendatang.

“Jadi rumusannya Hizbut Tahrir Indonesia mendukung PBB,” kata Ismail.

Meskipun menyatakan mendukung PBB, akan tetapi Ismail enggan memerinci bentuk sokongan yang diberikan organisasinya itu. Ia juga tak mau menyebut seberapa besar massa HTI yang akan mendukung PBB dalam Pemilu 2019.

Akan tetapi, Ismail meyakinkan bahwa dukungan yang diberikan HTI dapat menambah elektabilitas partai berlambang bulan dan bintang yang selama ini kerap disebut sebagai partai guram. Anggapan ini cukup beralasan mengingat PBB dalam dua kali pemilu, yaitu pada 2009 dan 2014 tidak lolos ambang batas parlemen.

“Pada logikanya ketika dukungan [HTI] itu bertambah suara di dalam [internal PBB] juga pasti akan bertambah. Itu logikanya,” kata Ismail.

Namun, lagi-lagi Ismail enggan memerinci langkah-langkah dukungan seperti apa yang diberikan organisasinya. Ia hanya memastikan sudah ada pembicaraan antara HTI dengan pimpinan PBB terkait Pemilu 2019.

“Bentuk dukungan seperti apa, segala macam kami sudah melakukan pembicaraan di antara pimpinan pusat. Tentunya langkah-langkah seperti apa, ya biar kami saja yang tahu,” kata Ismail.

Ismail menambahkan, HTI memberikan dukungan politik untuk PBB karena keduanya mempunyai pandangan yang sama dengan HTI dalam gerakan menegakkan syariat Islam. Namun demikian, kata Ismail, di luar komunikasi dengan PBB, HTI tetap bergerak menyuarakan tegaknya syariat Islam di Indonesia lewat berbagai kegiatan.

“Hizbut Tahrir selama ini menyerukan Islam di mana pun tempat memperjuangkan Islam. Karena itu, Hizbut Tahrir tidak pernah memutlakkan cara atau wadah. Jadi tidak pernah berpikir bahwa ini [dukung PBB] menjadi alat satu-satunya [perjuangan]” kata Ismail.

Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa partainya membuka ruang terhadap dukungan HTI. Yusril bahkan mengklaim banyak pendukung HTI yang sudah resmi bergabung dengan partainya di seluruh Indonesia.

“Kalau kemudian orang-orangnya bergabung dan mendukung PBB, jadi ya tidak masalah dan sudah terjadi di mana-mana, hampir seluruh Indonesia. Ada mantan pengurus atau mantan anggota HTI yang bergabung ke PBB, jadi kami terima mereka bergabung,” kata Yusril saat ditemui di Tebet, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Akan tetapi, Yusril tidak memerinci berapa banyak anggota HTI yang resmi merapat ke PBB. Ia hanya berkata bila partainya siap menampung para kader HTI yang mau maju sebagai anggota legislatif lewat PBB.

Dukungan HTI kepada PBB ini memang saling menguntungkan satu sama lain. PBB dapat amunisi baru menjelang gelaran Pemilu 2019, sementara HTI mendapat sokongan dari Yusril saat mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini disebut Yusril sebagai komitmen PBB untuk membantu HTI.

Yusril meyakini, dukungan politik HTI akan memberikan dampak elektoral bagi PBB saat pemilihan legislatif pada Pemilu 2019. Apalagi, kata Yusril, saat ini sudah ada ormas Islam lain yang mendukung PBB. Yusril menyebut, dukungan ini akan mengambil ceruk pemilih yang selama ini golput.

“Angka golput itu, kan, sampai 56 juta saat Pemilu 2014, termasuk HTI pun banyak yang golput juga. Tapi saya kira segmen yang mendukung PBB itu meluas, tidak terbatas hanya pengurus dan anggota HTI, tapi mereka juga dari FPI, macam-macam lah dari ormas, Pemuda Pancasila juga ikut bergabung," kata Yusril.

Dengan dukungan dari HTI dan ormas lain, Yusril optimistis partainya bisa mencapai target perolehan suara lebih besar dan lolos ambang batas parlemen. PBB, kata Yusril, tengah menargetkan mendapat satu kursi dari masing-masing daerah pemilihan (dapil).

“Jadi, kan, ada 84 dapil seluruh Indonesia. Kalau sebanyak itu, ya lebih dari 9 persen, kami harapkan PBB minimal melampaui batas PT 4 persen dan masuk kembali ke DPR,” kata Yusril.

Tak Akan Berdampak Besar

Pengamat politik dari Populi Center, Usep M. Achyar menyarankan agar PBB tetap menarik dukungan dari ormas lain untuk menaikkan elaktabilitasnya. Usep beralasan, dukungan HTI kepada PBB bukan jaminan membuat partai besutan Yusril itu lolos ambang batas parlemen.

“Kalau saya lihat elektabilitas secara keseluruhan itu, misalkan PBB dengan dukungan HTI ini, saya melihat belum ada perubahan dinamika politik yang signifikan,” kata Usep saat dihubungi Tirto, Selasa.

Usep menilai sokongan HTI untuk PBB itu justru akan mengubah peta dukungan kepada partai-partai politik lain yang berbasis Islam. “Saya kira tentu yang punya napas agak sama itu, kan, tentu yang ngomong syariah itu PKS misalnya. PKS dan PAN juga beririsan," kata Usep.

Selain itu, meskipun diprediksi bisa mengambil ceruk pemilih yang ingin memperjuangkan syariat Islam, kata Usep, PBB tetap harus waspada. Menurut dia, HTI memang bisa menarik simpati ormas yang senafas untuk memilih PBB. Akan tetapi, kehadiran HTI juga bisa menjadi bumerang karena status mereka sebagai organisasi yang dibubarkan pemerintah.

Dalam konteks ini, kata Usep, PBB harus bisa membuat publik, khususnya pemilihnya, memahami bahwa keberadaan dan dukungan HTI kepada PBB bisa membantu mesin politik dalam Pemilu 2019.