Indeks Current Issue

Menurut Direktur Populi Center Usep S. Ahyar, seharusnya pemerintah merangkul ormas yang terlibat aksi “Bela Tauhid”.

PLN mencatat kerugian sebesar Rp5,35 triliun pada semester I/2018.

YLBHI pun menilai RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berbahaya. Negara bisa terlalu jauh mengurusi hal privat.

Kepala daerah lebih sering bermain di masalah perizinan. 

Saat Jokowi memilih hadir di acara festifal IdeaFest 2018, langkah JK mengumpulkan ormas-ormas Islam guna meredam kasus pembakaran bendera dinilai langkah positif.

Kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid di Garut dinilai gampang dipolitisasi kelompok oposan karena pelakunya adalah Banser yang diasosiasikan mendukung Jokowi.

Keterangan ahli dalam persidangan berperan dalam mengurangi tingkat kebakaran hutan. Membela mereka dari kriminalisasi berarti membela hak kita untuk hidup sehat.

"Kalau tidak mundur, bisa ada yang mati itu. Karena ada yang bawa parang." kata Ketua LBH PW GP Ansor Sulteng Risky Lembah.

“Gerakan saya telah diintervensi yang kemudian berujung pada klarifikasi (pembatalan) dari beberapa ketua umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara.” (Imran Katmas Korlap Demo Massa HMI Jakarta )

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan pajak parkir pada akhir tahun ini. Namun rencana ini dinilai bakal mematikan usaha parkir lokal.

Tes SKD CPNS di Yogyakarta batal digelar Jumat dan ditunda karena terkendala teknis. Lantas, bagaimana nasib peserta yang dari luar daerah?

Karakter politik dan agama warga Jawa Barat yang otonom tidak membuat mereka gampang bereaksi terhadap isu-isu agama, tapi juga memberi kemandirian kepada mereka menafsirkan kasus pembakaran bendera secara politis.

"Kami meminta massa aksi dari PBNU untuk masuk ke dalam kantor agar tidak mengundang emosi massa di sana."

"Lho, ini daerah kami. Ini kantor kami."

Kinerja Bawaslu DKI Jakarta dianggap tanggung dan hasilnya membingungkan.

Saya mengikuti seorang peserta aksi bela tauhid yang membawa serta dua anak perempuannya. Ikut demo adalah cara membuktikan keyakinannya.

Prabowo adalah anggota kehormatan Banser NU, puncak kedekatannya dengan ormas itu terjadi pada Pilpres 2014.

Pemerintah perlu membuat terobosan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi turun pada semester III 2018.

Dalih Kemenkeu merahasiakan rincian DAK Fisik untuk mencegah korupsi justru dinilai sebagai bentuk absennya transparansi yang malah membuka celah korupsi.

Pemulangan Rizieq Shihab tanpa pelibatan pemerintah Indonesia dianggap akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi

Sikap GP Ansor dan Banser yang enggan meminta maaf dinilai akan merugikan posisi politik Jokowi.