Indeks Current Issue

Yuli Riswati dideportasi dari Hong Kong karena alasan overstay. Tapi ada pula yang menduga itu karena tulisan-tulisannya di sebuah media.

Beberapa kali staf khusus Jokowi melontarkan pernyataan kontroversial. Bagi pengamat, lama-lama mereka hanya akan jadi 'pemanis istana': juru bicara yang membenarkan semua pernyataan presiden.

Peserta Reuni Alumni 212 memuji Anies sebagai presiden dan menyinggung Ahok terkait kasus penistaan agama.

Pulau Penyengat berlokasi di Riau pernah menjadi pusat kajian Melayu Islam yang ternama dan menyimpan naskah-naskah Melayu kuno dan dinobatkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.

Presiden Jokowi akan mengganti pejabat eselon dengan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik demi memangkas birokrasi berbelit-belit. Seperti apa?

Dua orang siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena menolak hormat kepada bendera tersebut harusnya tak bisa disalahkan.

Mantan Diretur Utama PT JTT konsorsium pengelola Trans Jogja pernah didakwa melakukan korupsi biaya operasional kendaraan Trans Jogja hingga miliar rupiah.

Reuni 212 sudah tak relevan karena toh Prabowo sudah merapat ke Jokowi.

Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) Aditya Wardhana menilai upaya Kemenkes menangani persoalan HIV dan AIDS masih rendah, bahkan “bisa dibilang stagnan.”

Pemprov DKI ingin ada 1 juta wisatawan muslim di 2020, dengan catatan restoran dan hotel sudah bersertifikasi halal. Tapi rencana ini belum dibahas dengan DPRD.

Pemerintah dan aparat kerap menyebut 1 Desember sebagai HUT OPM, padahal fakta sejarah jauh dari itu.

Ada banyak hal yang tidak bisa diperlakukan secara fleksibel. Misalnya, pendidikan karakter.

Pemilihan presiden lewat MPR terbukti memiliki banyak mudarat, salah satunya presiden bisa tumbuh jadi sosok otoriter dan antikritik, sementara MPR hanya menjadi tukang “stempel.”

Di satu sisi pidato Jokowi dianggap sebagai pelecut semangat, tapi di sisi lain ucapannya tak realistis dan bisa membebani atlet.

Saham Lippo Group pada OVO bisa terus tergerus jika aktivitas "bakar uang" tak dihentikan dan investor baru membawa modal lebih besar.

Kebijakan Omnibus Law yang dicanangkan Kadin untuk menghilangkan sanksi pidana kepada para pengusaha salah satunya untuk melancarkan investasi.

Komjen Pol Condr Kirono ditarik ke jajaran Komisaris Pertamina untuk "bersih-bersih", tepatkah keputusan tersebut?

Menag semestinya menggunakan parameter 'toleran' untuk memutuskan izin FPI, bukan surat bermaterai.

Pemberian grasi untuk Annas Maamun, revisi UU KPK, hingga capim bermasalah dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Agus Rahardjo menyebut ada keresahan di internal pegawai terkait independensi, sebab dalam UU KPK versi revisi, pegawai KPK punya loyalitas ganda: ke lembaga dan pemerintah.