Indeks Current Issue

Kredibilitas Polri dipertanyakan saat ada polisi aktif meski ia berstatus mantan terpidana yang sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Polusi udara dapat menimbulkan dampak risiko penyakit infeksi akut, seperti ISPA dalam bentuk radang tenggorok dan bronkitis.

PT PP tidak menampik akar masalah dari besarnya utang BUMN Karya karena adanya penugasan dari pemerintah.

Fahmi sebut simbol militer bukan satu-satunya variabel untuk membuat purnawirawan sukses dalam berpolitik.

Jokowi merasa nyaman disopiri Prabowo. Meski demikian, Jokowi mengaku tak ada maksud khusus, apalagi dikaitkan dengan pilpres.

Pernyataan Jokowi soal polusi udara di Jakarta lewat promosi IKN Nusantara dinilai tidak relevan dengan inti masalah polusi udara.

PPP terus bekerja ekstra agar Sandiaga Uno dipinang menjadi cawapres Ganjar Pranowo oleh koalisi yang dibangun PDIP.

Harun Masiku menjadi buronan KPK sejak awal 2020. Nama tersangka kasus suap itu muncul tenggelam di tahun politik.

LBH APIK Jakarta menilai adanya relasi kuasa dari pelaku yang notabene panitia untuk memaksa para finalis di kasus pelecehan seksual ini.

Hukuman seumur hidup Ferdy Sambo sudah terprediksi sejak awal, meski sempat divonis hukuman mati.

Kemenkeu merilis aturan baru tarif ekspor mineral logam. Aturan ini dinilai sebagai sikap tegas pemerintah terhadap perusahaan tambang di Indonesia.

Investasi kripto seperti pedang bermata dua, bisa memberikan keuntungan tinggi namun dalam sekejap juga membuat buntung.

Akademisi dan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai pembentukan kementerian baru tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Indonesia saat ini punya unit siber di sejumlah instansi seperti Polri, BSSN hingga Kominfo. Namun, mereka memiliki fokus yang berbeda-beda.

Calon Presiden Anies Baswedan mengatakan air bersih lebih mahal dari bahan bakar minyak (BBM). 

Suhu dingin ekstrem menimbulkan fenomena embun beku (frost) yang membuat tanaman gagal panen dan memicu kelaparan di Papua Tengah.

Secara normatif dwifungsi memang sudah dihapus seiring reformasi dan berlakunya UU 34/2004. Namun, praktiknya tak sepenuhnya hilang.

Meski tak lolos ke Senayan, PBB & PSI dianggap memiliki modal untuk memenangkan Prabowo Subianto menang di Pilpres 2024.