Indeks Bpjs Ketenagakerjaan

Jadwal pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan terbaru paling lambat 31 Agustus 2020.

Syarat penerima bantuan UMKM adalah pelaku usaha ultra mikro-mikro atau nasabah yang tidak memiliki kredit di perbankan atau lembaga keuangan.

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, bisa menerima bantuan gaji Rp600ribu/bulan.

Menaker Ida Fauziyah meminta maaf kepada calon penerima subsidi gaji karena subsidi untuk karyawan bergaji di bawah Rp5 juta batal cair hari ini.

Bantuan UMKM dan subsidi pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di bawah Rp5 juta mulai disalurkan.

Tata cara pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan dengan upah di bawah Rp5 juta.

Bantuan Rp600 ribu bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta bakal dicairkan pada 25 Agustus 2020.

HRD wajib menambah data nomor rekening karyawan yang memiliki upah di bawah Rp5 juta di SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan.

Sri Mulyani bilang bantuan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang tak terdaftar di BPJS TK akan diberikan melalui Prakerja.

Agar cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan secara online dan via SMS serta ATM lebih cepat dan mudah, berikut beberapa tips yang harus peserta ketahui.

Pemerintah memberi insentif bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta lewat data BPJS Ketenagakerjaan. Ini membuat PRT mungkin tak kebagian jatah.

Bagaimana syarat & cara mendapatkan bantuan subsidi gaji Rp600 ribu/bulan bagi peserta BPJAMSOSTEK

Hingga saat ini baru terkumpul data rekening sebanyak 1 juta dari 15,7 juta penerima BLT pekerja.

Pemerintah akan menggelontorkan insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan untuk para karyawan dengan upah di bawah Rp5 juta.

Syarat dokumen yang harus dipenuhi untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan BPJAMSOSTEK tetap berjalan ditengah wabah covid-19 dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan BPJAMSOSTEK.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlihat tengah mencari pendapatan baru di tengah kondisi keuangan negara yang tengah tertekan saat pandemi COVID-19.

Ketua Komisi IX DPR  mengklaim bahwa beberapa program tambahan dari BPJS Ketenagakarjaan akan meringankan beban kelas pekerja di Indonesia.

Peningkatan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa kenaikan iuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2019.

Direktur Kepesertaan BPJamsostek, E. Ilyas Lubis (kedua kiri) dan VP Marketing Airy, Ika Paramita (kiri) memberikan keterangan kepada media terkait kerja sama BPJamsostek dengan PT Airy Nest Indonesia di Kantor Pusat BPJAMSOSTEK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).