Indeks Bpjs Ketenagakerjaan

Peningkatan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa kenaikan iuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2019.

Direktur Kepesertaan BPJamsostek, E. Ilyas Lubis (kedua kiri) dan VP Marketing Airy, Ika Paramita (kiri) memberikan keterangan kepada media terkait kerja sama BPJamsostek dengan PT Airy Nest Indonesia di Kantor Pusat BPJAMSOSTEK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Pameran pemenang lomba foto jurnalistik bertema ‘Tumbuh Maju Bersama Pekerja Indonesia’ di lobi BPJAMSOSTEK di Jakarta, Jumat (6/12/2019)

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz (kedua kiri), bersama Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta Ahmad Hafiz, Kepala Divisi Human Capital Management BCA Hendra Tanumihardja, mengunjungi pasien peserta BPJS Ketemagakerjaan di Rumah Sakit Siloam Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Rabu (4/9/2019).

Syafri Adnan Baharuddin saat bekerja di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan diduga melakukan kekerasan seksual terhadap bekas sekretarisnya.

. Pada peluncuran program tersebut BPJS Ketenagakerjaan membagikan 5500 helm serta melakukan edukasi Safety Riding bagi peserta

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengusulkan adanya dua jaminan sosial tambahan yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai absennya asuransi kerja yang menjadi hak petugas KPPS termasuk suatu kelalaian.

Sidang gugatan perdata dengan nilai imateriel Rp1 triliun antara RA, korban pelecehan seksual mantan Dewan Pengawas BPJS-TK Syafri Adnan Baharudin (SAB) kembali ditunda hari ini.

Ia berani bicara setelah dua tahun mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh bosnya.

Haris menilai DJSN sengaja melakukan skandal untuk menyelamatkan Dewan Pengawas, Syafri Adnan Baharuddin atau SAB, dari pemeriksaan dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya.

KPK dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman soal pencegahan korupsi.

RA hingga saat ini belum mendapat salinan laporan Tim Panel DJSN, padahal hal itu dapat dijadikan dasar untuk melawan dewas dan melanjutkan proses hukum.

Alasan pengajuan pembatalan Keppres karena jajaran Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dinilai tidak independen dan berintegritas.

Poempida mengatakan Dewas bukan konglomerat dan gugatan RA tidak masuk akal.

Tiga orang tersebut ialah Syafri Adnan Baharuddin, M. Aditya Warman dan Guntur Witjaksono.

Menurut Ade ini bukan politisasi dan bukan bentuk penyerangan terhadap pemerintah, tapi ada skandal hukum karena ada kekerasan seksual yang terjadi kepada RA.

Haris mengatakan seharusnya DJSN tegas untuk tidak menyampaikan rekomendasi kepada presiden mengenai pengunduran diri SAB karena dia sedang berperkara.

Haris menyatakan Keppres tersebut harus dibatalkan karena tidak mempertimbangkan laporan korban.

Pelamar wajib membuat konten video blog (vlog)  dengan tema BPJS Ketenagakerjaan berdurasi 20 - 60 detik, yang diunggah ke akun media sosial.