Indeks Bpjs Ketenagakerjaan

Ada 5 tahapan pendaftaran bagi pelamar seleksi calon karyawan BPJS Ketenagakerjaan 2019. 

"Presiden telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama SAB,” kata Poempida.

Proses pemilihan pengganti Syafri Adnan sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan masih menunggu penerbitan SK Presiden. 

Syafri Adnan Baharuddin berdalih memiliki hubungan khusus dengan RA. Namun, RA membantah klaim mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Menurut Ratna, sejumlah syarat yang terdapat dalam undang-undang membuat kasus kekerasan seksual sulit dibuktikan.

"Ini tawaran dari kami ya Mbak RA. Kami PSI menawarkan bisa kerja di PSI mungkin," kata Dara Adinda

"Saya memang akui, saya sempat takut untuk melawan, saya takut untuk kehilangan pekerjaan, saya takut tidak akan ada yang percaya, saya malu," kata RA

SIPP Online solusi bagi perusahaan peserta agar terhindar dari kesulitan pengelolaan administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Korban dan terduga pelaku sama-sama akan melapor. Jika polisi tak cermat, korban bisa kena hukuman seperti yang dialami Baiq Nuril.

Dina (bukan nama sebenarnya) akan melaporkan kasus pelecehan seksual, yang diduga dilakukan oleh eks anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, ke polisi pada Kamis besok.  

Timboel mengatakan, posisi Syafri Adnan harus segera digantikan dan diisi oleh orang lain.

"Korban dalam proses hukumnya juga berhak untuk memperoleh perlindungan keamanan, bebas dari pertanyaan menjerat dan berhak mendapatkan perlindungan," kata Anggara.

Terduga pelaku pelecehan seksual di Dewan Pengawas BPJS TK, Syafri mundur dari posisinya demi fokus menggugat korban, Dina.

Dina, bukan nama sebenarnya, dilecehkan oleh bosnya sendiri, seseorang dengan jabatan dan latar belakang mentereng. Posisi keduanya jelas tidak setara.

Dina sudah melaporkan kasus pelecehan seksual ini ke Dewan Pengawas, namun ia justru mendapatkan surat pemutusan kerja.

Komnas Perempuan mendorong agar setiap tempat kerja seharusnya menyediakan pusat pengaduan untuk korban pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual yang dialami karyawan BPJS Ketenagakerjaan ditanggapi oleh salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS-TK.

"[Ada] Kekerasan psikis kalau saya menolak dan lolos dari upaya nafsu syahwatnya. Situasi kerja dibuat tidak nyaman," kata korban.

Pekerja di Nduga tidak dapat santunan karena Istaka Karya tidak bayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemulung itu kan juga menjalankan aktivitas sebagai pekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, sehingga berhak ia diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan."