Indeks Bpjs Ketenagakerjaan

Head Grup Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat Bambang Kenharto mengungkapkan total nilai iuran yang ditunggak 1.537 perusahaan di Jabar mencapai Rp41.832.965.244.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan sudah sewajarnya jika para pemuka agama mendapat tempat khusus di tengah kehidupan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan mengimbau semua perguruan tinggi segera mendaftarakan semua dosen dan pegawainya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja.

Menutup tahun 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaporkan telah berhasil menarik minat kepesertaan aktif hingga 22,6 juta orang atau 103 persen dari target 2016

Banyak negara-negara yang telah menelan pil pahit akibat keliru dalam perencanaan program Jaminan Pensiun seperti Yunani. Berkaca dari pengalaman buruk tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan belajar dari Jepang terkait pengalaman negara itu dalam penyelenggaraan jaminan pensiun.

Banyak pekerja di mall yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latief Algaf di Jakarta, Sabtu (26/11/2016), mengatakan bahwa pekerja di mall masuk dalam data 29 juta pekerja informal yang belum menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja.

Terjadi 29 kasus cacat per bulan dikarenakan kecelakaan kerja yang dialami para pekerja di Provinsi DKI Jakarta, dari data tersebut berarti ada satu kasus cacat setiap hari. Hal itu disampaikan oleh kepala BP Jamsostek Kantor Wilayah Jakarta, Endro Sucahyono di Jakarta.

BPJSTK mempertegas komitmennya terkait gerakan Anti Korupsi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih (good governance) pada semua bidang misalnya pada pengadaan barang dan jasa.

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi, mengutip data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai iuran Tabungan Perumahan Rakyat memberatkan pekerja dengan upah minimum. Oleh karena itu, menurut KSPI, Undang-Undang tentang Tapera sebaiknya disertai dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan kebijakan upah murah kepada pekerja.