Indeks Bpjs

Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijamin keamanannya oleh pemerintah dan memberikan manfaat hasil pengembangan di atas bunga deposito.

Head Grup Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat Bambang Kenharto mengungkapkan total nilai iuran yang ditunggak 1.537 perusahaan di Jabar mencapai Rp41.832.965.244.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan sudah sewajarnya jika para pemuka agama mendapat tempat khusus di tengah kehidupan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan mengimbau semua perguruan tinggi segera mendaftarakan semua dosen dan pegawainya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja.

Menutup tahun 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaporkan telah berhasil menarik minat kepesertaan aktif hingga 22,6 juta orang atau 103 persen dari target 2016

Rokok adalah barang konsumsi paling kontroversial selama beberapa dekade belakangan ini. Kebanyakan negara melegalkannya, tapi sekaligus berkampanye agar masyarakat berhenti merokok. Menurut WHO, ada enam juta kematian per tahun akibat rokok dan kerugian ekonomi yang besar.

Banyak negara-negara yang telah menelan pil pahit akibat keliru dalam perencanaan program Jaminan Pensiun seperti Yunani. Berkaca dari pengalaman buruk tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan belajar dari Jepang terkait pengalaman negara itu dalam penyelenggaraan jaminan pensiun.

Banyak pekerja di mall yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latief Algaf di Jakarta, Sabtu (26/11/2016), mengatakan bahwa pekerja di mall masuk dalam data 29 juta pekerja informal yang belum menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja.

Mensesneg Pratikno mengeluhkan kualitas pelayanan publik Indonesia yang sangat buruk.

Terjadi 29 kasus cacat per bulan dikarenakan kecelakaan kerja yang dialami para pekerja di Provinsi DKI Jakarta, dari data tersebut berarti ada satu kasus cacat setiap hari. Hal itu disampaikan oleh kepala BP Jamsostek Kantor Wilayah Jakarta, Endro Sucahyono di Jakarta.

Kesehatan jiwa masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia mencapai 1,7 per mil. Artinya, 1-2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat, sementara layanan kesehatan jiwa masih belum maksimal. Bagaimana BPJS mengatasi ini?

Di tengah kasus vaksin palsu yang belum selesai, adanya laporan kartu BPJS yang tidak bisa dipakai menjadi persoalan baru di dunia kesehatan. Menanggapi permasalahan itu, Menteri Kesehatan telah melaporkannya pada Direktur Utama BPJS.

Pembongkaran tersebut bisa dimulai dari oknum yang menawarkan jasa pendaftaran, oknum percetakan sampai adanya dugaan keterlibatan oknum BPJS Kesehatan.

Presiden Joko Widodo memutuskan iuran bagi peserta mandiri asuransi sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri untuk kelas III tidak mengalami kenaikan per 1 April 2016.

Karena adanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan manfaat lebih baik dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dibentuklah skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (CoB) dengan asuransi swasta. Sayangnya, solusi itu tak kunjung bisa dinikmati. Baik itu melalui asuransi kesehatan swasta, atau mengelola asuransi kesehatan karyawan secara mandiri. Dan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki asuransi swasta akan menanggung premi yang lebih tinggi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai iuran Tabungan Perumahan Rakyat memberatkan pekerja dengan upah minimum. Oleh karena itu, menurut KSPI, Undang-Undang tentang Tapera sebaiknya disertai dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan kebijakan upah murah kepada pekerja.

UU Tapera mewajibkan gaji pekerja disisihkan sebesar 3% untuk tabungan perumahan. Sontak keputusan ini memicu protes dari pekerja dan pengusaha. Pemerintah berdalih iuran Tapera ini untuk membantu mewujudkan mimpi pekerja memiliki rumah. Tetapi peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tak berfungsi karena terbatasnya anggaran negara.