Indeks Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) kini memiliki wajah baru dengan nama "Bantuan Tunai". Namun, pemerintah harus hati-hati agar tidak mengulang kesalahan yang lalu

Bansos untuk korban gempa Mamuju-Majene sempat dijarah pada Sabtu lalu.

Pemerintah melihat ada ketidaktepatan data penerima jaminan sosial di masa pandemi COVID-19.

Presiden Joko Widodo mengubah kebijakan bansos sembako yang sempat dikorupsi dari barang jadi tunai.

Plt Mensos Muhadjir Effendy berencana mengubah bansos dari sembako menjadi tunai.

Universal Basic Income makin sering dibicarakan selama pandemi. Bagaimana pelaksanaannya?

KPK menyita dokumen terkait kasus korupsi bantuan sosial dari tiga tempat berbeda.

Korupsi dana bansos adalah ironi. Sebab selama ini penyalurannya sama sekali belum beres. Banyak yang berhak tapi tak dapat.

Selama data penerima amburadul, ada di banyak tempat, selama itu pula potensi korupsi bansos tetap ada.

KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial terkait dana bansos COVID-19 pada Jumat malam hingga Sabtu.

Bansos di DKI terlambat didistribusikan, menurut laman resmi. Tak jelas apa penyebabnya, yang pasti itu harus segera dirampungkan dan jangan terulang.

Ojek Online sudah berbulan-bulan mengalami penurunan pendapatan. Dalam situasi itu mereka butuh bantuan, tapi tak kunjung datang.

Rincian dana yang disiapkan pemerintah untuk setiap bansos, BLT, subsidi selama pandemi Covid-19. Mulai dari Prakerja, BLT upah, hingga subsidi listrik.

Cara cek penerima bansos Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemsos sebesar Rp300 ribu per bulan.

Penyaluran bantuan subsidi bagi pekerja tidak sempurna. Ada yang mendapat dua kali, lainnya tidak. Pun dengan bantuan untuk UMKM.

Ada banyak insentif yang diberikan pemerintah saat masa pandemi. Beberapa di antaranya terlambat cair, lainnya dianggap tak tepat sasaran.

Pelaku usaha mendapat hibah yang verifikasinya secepat kilat. Pengamat khawatir itu tak tepat sasaran dan 'dikanibalisasi'.

Tata cara pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan dengan upah di bawah Rp5 juta.

Bantuan Rp600 ribu bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta bakal dicairkan pada 25 Agustus 2020.

HRD wajib menambah data nomor rekening karyawan yang memiliki upah di bawah Rp5 juta di SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan.