Indeks Bantuan Langsung Tunai

KSPI meminta pemerintah agar perhatikan data penerima BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.

Pemerintah akan memberi bantuan bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu selama empat bulan.

Sri Mulyani tengah mengkaji bantuan terhadap 13 juta karyawan dengan upah di bawah Rp5 juta.

Mendes Abdul Halim menjelaskan total anggaran BLT dana desa tahap 1 yang sudah cair per 21 Juni 2020 Rp4,3 triliun.

Bantuan uang tunai untuk keluarga terdampak Corona tahap 1 sebesar Rp4,308 triliun sudah cair ke 68.103 desa atau 91 persen.

Angka itu berasal dari dana BLT-DD yang sudah disalurkan ke 23.963 desa per 21 Mei 2020.

Masyarakat yang kehilangan pendapatan selama pandemi COVID -19 berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa termasuk bagi warga yang tidak memiliki KTP.

Setiap keluarga terdampak COVID-19 menerima Rp600 ribu per bulan dari Dana Desa sejak April-Juni.

Pemerintah tak akan mengubah anggaran kartu pra kerja menjadi bantuan langsung tunai.

Bansos sembako berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu.

Cara mendapatkan bansos yang disediakan pemerintah, pemprov DKI Jakarta hingga Polri bagi warga miskin dan terdampak Covid-19.

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI bekerja sama rumuskan bantuan sosial buat warga. Efektifkah tahan arus mudik?

Dua program bantuan sosial baru telah disetujui Presiden Jokowi untuk meredam dampak pandemi Corona di Indonesia.

Penerima BLT dikhususkan bagi masyarakat miskin dan pekerja-pekerja yang bergantung pada penghasilan harian sampai informal di berbagai sektor.

Pemerintah berencana meringankan tagihan listrik warga miskin selama enam bulan pada saat masa tanggap darurat pandemi virus corona (Covid-19).

Masyarakat miskin kerap dianggap tak mampu memilah prioritas jika diberi bantuan tunai oleh pemerintah. Tapi, serangkaian riset menunjukkan anggapan itu keliru.

Dalam debat Pilkada DKI 2017 semalam, Agus-Sylviana menjadi pasangan yang paling menonjolkan program bantuan tunai. Lemah dalam rencana pengawasan.