tirto.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan sudah ada 8.157 desa dari 76 kabupaten di Indonesia yang mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga yang kehilangan penghasilan selama masa pandemi COVID-19.
Setiap keluarga terdampak menerima BLT dari Dana Desa sebesar Rp600 ribu sejak April-Juni 2020.
"Penyalurannya cash dan lewat transfer rekening bank," kata dia video conference yang digelar, Senin (27/4/2020).
Dana BLT berasal dari anggaran dana desa yang rutin disalurkan pemerintah pusat. Rumusnya, kata dia, desa yang memiliki dana desa di bawah Rp800juta/tahun dipotong 25 persen untuk BLT. Sedangkan, pemerintah desa yang memiliki anggaran dana desa sebesar Rp800 juta-Rp1,2 miliar/tahun dipotong 30 persen. Kemudian, pemdes yang dappat dana desa lebih dari Rp1,2 miliar/tahun dipotong 35 persen.
"Total penyalurannya sudah Rp70 miliar yang cair itu akumulasinya masing-masing desa sesuai dengan yang menjadi haknya," kata dia.
BLT diklaim tepat di saat pandemi daripada memberikan bahan pangan yang diklaim Kemendes bikin repot.
"Repot kalau bukan tunai, kalau kita kirim minyak goreng atau pangan yang lain nanti ada pengecekan kualitas dan lain lain. Jadi tunai saja," kata dia.
Basis data keluarga penerima, bukan dari Kementerian Sosial yang sudah menerima Program Kerja Harapan (PKH), Program Kartu Prakerja dan Bansos. Pendataan dari penerima BLT dana desa akan dilakukan oleh petugas desa sebanyak tiga orang, setiap keluarga di seluruh RT nantinya akan didata, siapa yang layak mendapatkan BLT.
"Kalau warga itu belum mendapat jaring sosial [PKH, Bansos, Kartu Para Kerja] itu sudah cukup sebagai landasan untuk dia dapatkan BLT dana desa," terang dia.
Ia juga memberi keringanan khusus penerima BLT Dana Desa, bagi masyarakat yang tidak memiliki NIK dan tengah membutuhkan bantuan langsung. Petugas bisa langsung memberikan bantuan, dengan catatan penyalur dari aparat desa harus memberikan alamat yang jelas.
"Kalau dari 3 orang perwakilan RT sudah memeriksa warga ini [miskin] butuh bantuan, ketika warga itu tak punya NIK tak usah diurus NIK dulu untuk ikut dana desa cukup tulis alamat lengkap sebagai tanggung jawab dalam upaya sinkronisai. Maka ada rujukan yang perlu digunakan rujukannya data terpadu kesejahteraan sosial," kata dia.
Kasus Corona telah terjadi di Indonesia sejak 2 Maret. Jumlahnya kasus terus bertambah hingga 9.096 pada 27 April 2020.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
