tirto.id - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, dikabarkan bakal mengubah skema penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang sampai saat ini masih didasarkan pada komoditas menjadi berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menanggapi kabar ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono, menyebut bahwa skema ini sebenarnya bukan rencana baru.
“Jadi, Nota Keuangan kita bertahun-tahun, kebijakan subsidi itu selalu ada. Coba baca lagi, pernah [disampaikan]. Jadi tadi bukan hal baru. BBM menuju subsidi langsung, subsidi harga ke orang itu, dicek di Nota Keuangan,” jelasnya saat ditemui awak media di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
Meski begitu, kata dia, untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Kementerian ESDM masih mencari mekanisme yang pas. Tujuannya, agar subsidi BBM langsung dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
“Memang menuju ke sana dan itu dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas,” sambung Agus.
Ia menambahkan, jika subsidi BBM dilakukan dengan skema BLT, bukan berarti harga BBM akan dilepas ke pasar. Sebaliknya, harga BBM seperti pertalite dan solar yang saat ini masih disubsidi pemerintah, akan ditetapkan sesuai dengan harga keekonomiannya.
“[Harga BBM] nggak dilepas ke pasar. Siapa bilang ke pasar? Tapi dibuat sesuai dengan harga keekonomiannya, harganya bukan dengan harga pasar,” tegasnya.
Menurut Agus, pemberian subsidi BBM, baik berdasar komoditas maupun dengan BLT, penting dibahas secara mendalam. Karena bagaimanapun harus ada yang membayar komoditas yang disediakan oleh Pertamina ini. Sebab, kata dia, jika tidak badan usaha yang menangani masalah BBM akan merugi.
“Mungkin sampai impas. Kalau sampai rugi, mereka (Pertamina) nggak bisa sustain,” ujarnya.
Kabar perubahan skema subsidi BBM menjadi BLT disampaikan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah. Menurutnya, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang selama ini digelontorkan pemerintah tidak disalurkan dengan tepat.
Sehingga, kata dia, akan lebih baik jika subsidi tersebut disalurkan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak menerima.
"Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima," ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
