Indeks Badan Pemeriksa Keuangan

Uang Rp40 miliar tersimpan di dalam koper diberikan kepada seorang yang dianggap perwakilan BPK atas arahan mantan Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

Kejaksaan Agung dinilai salah langkah menggunakan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ekspor CPO dan BTS 4G Kominfo.

BPK menemukan pemborosan keuangan negara sebesar Rp25,85 triliun.

Partai Buruh tidak ingin pengelolaan dana haji dilakukan secara ugal-ugalan sehingga diperlukan audit publik untuk mencermatinya.

Daftar formasi PPPK Teknis 2022 BPK, contoh dokumen, dan jadwal pendaftarannya. 

DPR memilih Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menggantikan Harry Azhar Aziz.

KPK menduga koruptor Rachmat Yasin ikut mengondisikan pemulusan laporan keuangan Pemkab Bogor yang melibatkan adiknya, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

KPK masih mendalami sumber uang suap yang diduga diberikan Ade Yasin kepada tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Ketua DPR Puan Maharani atas proses pemilihan anggota BPK di PTUN Jakarta.

Bupati Jember meminta kepada anggota DPRD Jember untuk melaporkan temuan BPK terkait Rp107 miliar dana COVID tak dipertanggungjawabkan ke aparat.

Nyoman Adhi Suryadnyana sempat mendapat penolakan dari masyarakat sipil lantaran dinilai tak memenuhi persyaratan.

Total upah yang dibayarkan Pemrpov DKI Jakarta untuk pegawai yang wafat dan pensiun mencapai Rp862,7 juta.

BPK menemukan dana Rp 1,18 triliun untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) salah sasaran.

Berikut adalah tugas, peran dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Undang-undang. 

Sebanyak 10 kasus korupsi besar di Papua sedang ditangani, berdasarkan informasi dari BIN dan BPK.

Ketua BPK Agung Firman diperiksa berkaitan koleganya Rizal Djalil yang jadi tersangka suap.

Hal itu berdasarkan temuan BPK RI yang tercatat dalam LKPP 2019.

Ketentuan ini berlaku bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan di 87 LKKL dan 1 LKBUN dan menyatakan Bakamla memiliki status disclamer, BSSN dan KPU dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Menurut data OJK, sejumlah indikator perbankan nasional masih berada dalam level stabil.