Indeks Badan Pemeriksa Keuangan

Ketentuan ini berlaku bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan di 87 LKKL dan 1 LKBUN dan menyatakan Bakamla memiliki status disclamer, BSSN dan KPU dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Menurut data OJK, sejumlah indikator perbankan nasional masih berada dalam level stabil.

BPK mengungkap ada 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan dalam pemeriksaan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019.

BPK akan mengumumkan hal ini Bersama dengan Kejaksaan Agung dan pimpinan lembaga auditor keuangan IV.

Penerimaan CPNS BPK 2019 dibuka untuk lulusan S1 dan D3 sejumlah jurusan dengan jumlah lowongan sebanyak 348.

BPK dalam menjalankan fungsi pengawasannya diprediksi tumpul lantaran berpotensi ditunggangi kepentingan politik.

Komisi XI akhirnya memilih lima nama yang akan menjadi anggota BPK periode 2019-202.

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 32 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Senin-Kamis (2-5/9/2019).

Jonan menawarkan BPK RI untuk merekrut penyidik dan ahli geologi yang sudah bekerja di Kementerian ESDM.

Dari 62 nama yang mendaftar sebagai calon anggota BPK, setidaknya ada 9 nama politikus ikut seleksi. Mereka adalah caleg yang gagal terpilih di Pemilu 2019.

Ketua BPK zaman Soeharto pernah dijabat 3 orang jenderal. Dianggap sebagai tempat "memarkir".

Misbakhun membenarkan jika Ferry Joko Juliantoro dan Rusdi Kirana mengundurkan diri sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BPK RI periode 2019-2024  harus diisi orang-orang yang punya integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan.

Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa 63 nama yang mendaftar menjadi anggota BPK RI akan diseleksi secara ketat terlebih dahulu.

Rusdi mengatakan telah mengundurkan diri dari seleksi calon anggota BPK RI, sejak tanggal 3 Juli 2019.

Komisi XI masih melakukan kajian untuk memastikan apakah Rusdi Kirana bisa mendaftar menjadi calon anggota BPK saat masih menjabat sebagai duta besar. 

Rekomendasi BPK itu ditanggapi serius oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

BPK tidak semestinya mengusulkan program wajib militer. Selain anggarannya mahal, konsepnya pun kontroversial.

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini WTP atas laporan anggaran keuangan tahun 2018.