Indeks Asn

Gaji ke-13 2020 untuk PNS, pensiunan, anggota TNI-Polri hingga pegawai non-ASN dipastikan cair hari ini, Senin (10/8/2020).

Jubir Jokowi Dini Purwono mengklaim PP No. 41/2020 soal perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak berupaya melemahkan KPK.

"Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi yaitu indikasi birokrasi berpolitik," ujar Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto.

ASN yang maju di pilkada tidak cukup mengundurkan diri saat dicalonkan. Sebab sebelum itu sangat mungkin mereka menggunakan statusnya untuk kepentingan pribadi.

Gaji ke-13 ASN dan tunjangan pensiun akan cair pada awal atau pertengahan Agustus.

Pemerintah berencana mengurangi jumlah lowongan CPNS untuk formasi tenaga administrasi. Hal ini dilakukan untuk menambah alokasi formasi tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan penyuluh.

Bawaslu RI temukan banyak pelanggaran saat memverifikasi faktual bakal calon perseorangan untuk Pilkada 2020.

Sebanyak 467 KTP dari ASN, TNI-Polri hingga perangkat desa ditemukan Bawaslu Kapuas Hulu untuk digunakan mendukung calon independen.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan posisi ASN menjadi penuh risiko ketika bersikap netral, mendukung salah satu calon, atau hanya diam saja.

Pekanbaru masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau.

ASN Jatim yang positif Corona dirawat di rumah sakit. Sedangkan ASN reaktif rapid dikarantina.

LAN dan GGGI mengembangkan program Pelatihan Kepemimpinan Berempati untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN di atas 50 tahun, yang sedang hamil dan ASN di bawah usia 50 tahun tetapi memiliki penyakit bawaan seperti paru dan jantung wajib bekerja dari rumah.

Pemerintah sepakat untuk membagi sistem kerja bagi ASN dan pegawai BUMN menjadi dua gelombang.

Kebijakan itu diberlakukan guna mencegah penumpukan penumpang di transportasi umum.

Kepala BKN menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15/SE/VI/2020 sebagai panduan untuk pegawai dalam beradaptasi dengan tatanan normal baru. 

Sistem kerja ASN disesuaikan dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo secara resmi sudah memperpanjang pelaksanaan kerja dari rumah/ work from home (WFH) bagi PNS dan ASN hingga 4 Juni 2020.

PKS meminta Pemprov DKI tidak memangkas tunjangan semua tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang masa WFH atau bekerja di rumah bagi para PNS. Masa WFH PNS diperpanjang sampai akhir Mei 2020.