tirto.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi terkait skema perpindahan ASN bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas. Hal itu disampaikan Bambang dalam acara “Informasi Ibu Kota Nusantara Terkini” di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (30/1/2024).
"Perpindahan itu memang dikoordinasikan oleh Kemenpan RB, dan mereka sudah pernah list, tentunya mereka berdiskusi juga peruntukan nama-nama siapa yang akan pindah," kata Bambang.
Bambang optimistis Kemenpan RB memiliki data para ASN yang akan pindah ke ibu kota baru sesuai kebutuhan.
"Terus berapa porsinya masing-masing. Karena kebutuhan di setiap organisasi itu masing-masing berbeda. Ada yang mungkin perorangan, ada yang enggak, tentu ada proporsinya," tutur Bambang.
Bambang mengatakan bila melihat waktunya, perpindahan ASN itu dilakukan pada Juli-September mendatang.
"Kalau dilihat dari timeline, Juli-September. Jadi, akan ada pertahanan di tahun ini. Tahap ke depan masih lanjut sampai tercapai jumlah itu," tukas Bambang.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas memprediksi ada 1.200 hingga 3.200 aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap pertama di tahun 2024.
Jumlah tersebut masih belum pasti karena menunggu selesainya pembangunan infrastruktur di IKN, terutama gedung-gedung pemerintahan dan tempat tinggal untuk ASN.
"Itu kan jumlahnya ada yang tahap pertama ada 1.200an sampai ke 3.200, tergantung nanti selesai gedungnya di sana," jelas Anas saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Anas menjelaskan bagi ASN yang belum menikah akan disediakan tempat tinggal secara berbagi di satu tempat. Namun, untuk yang sudah menikah akan disiapkan tempat tinggal bersama keluarga mereka. Anas menambahkan pemerintah sudah mulai melakukan simulasi pemindahan ASN ke IKN untuk periode Maret, Juli, dan Agustus 2024.
ASN yang pindah ke IKN juga akan diberikan insentif menarik. Selain itu, pemerintah juga menjanjikan akan ada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan kantor di IKN, sehingga bisa membuat kerja lebih efisien.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
