tirto.id - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah adanya janji Presiden Joko Widodo kepada pejabat daerah tentang rekrutmen CPNS untuk kepentingan pemilu 2024.
"Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengkaitkan proses rekrutmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada Pemilu 2024," kata Ari dalam keterangan, Selasa (16/1/2024).
Ari mengatakan, perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang KemenPAN-RB sejak lama. Kebijakan ini untuk mempercepat reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024.
Ari mengatakan, kebijakan pemerintah mengenai rekruitmen CASN tahun 2024 telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Jokowi ke publik pada 5 Januari 2024. Saat itu, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, sebanyak 2,3 juta formasi.
"Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini," kata Ari.
Saat ini, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian negara (BKN) sedang bergerak cepat untuk membahas pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.
Kementerian PAN-RB juga mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik sehingga reformasi birokrasi berdampak dapat benar-benar terwujud.
Konsolidasi usulan instansi pemerintah ditargetkan selesai pada Januari 2024.
"Pelaksanaan seleksi awal ditargetkan bulan Mei dan bila formasi belum terpenuhi maka bisa dibuka seleksi berikutnya sampai akhir 2024,” ujarnya.
Rekrutmen ASN 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 5 Januari 2024, dengan total formasi 2,3 juta.
Instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi PPPK. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.
Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.
Anas kembali menegaskan pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.
Dengan tujuan dan prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN akan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia.
Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis daring, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
