Indeks Anies Baswedan

Gubernur Anies Baswedan akan mewajibkan uji emisi udara di Jakarta mulai tahun depan, yakni 2020 demi mengurangi polusi udara.

Anies menyatakan pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai kawasan pariwisata komersial akan didorong sejalan dengan pengembangan kegiatan seni-budaya.

Anies mengimbau warga Jakarta lebih memilih menggunakan transportasi umum agar kualitas udara di ibu kota tidak semakin memburuk. 

Anies Baswedan memprediksi Jakpro akan tetap mengelola Taman Ismail Marzuki selama 30 tahun ke depan.

Desain seragam nuansa Persija untuk PNS DKI Jakarta akan disayembarakan.

Anies mewacanakan agar ASN di ibukota memakai baju Persija setiap Macan Kemayoran berlaga. Alih-alih simpatik, langkah ini justru bisa berujung mobilisasi yang mengorbankan klub.

DPRD DKI Jakarta belum berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keputusan memberikan IMB di lahan reklamasi.

Susan Herawati menyatakan seharusnya Anies mengizinkan masyarakat mengelola pulau reklamasi untuk menjadi hutan bakau, dan bukan malah menerbitkan IMB.

Ketua YLBHI Asfinawati berpendapat selama tidak mengujarkan kebencian dan intoleransi seseorang berhak menyatakan pendapat.

Pergub tersebut akan menugaskan PT MRT Jakarta untuk mengelola TOD

GP Ansor DKI Jakarta mempersoalkan Felix Siauw mengisi kultum di Masjid Fatahillah. Acara ini pun sempat akan dibatalkan, tapi tetap digelar.

Tindakan Anies bereskan kekacauan di apartemen: Tumpuk janji dan gertakan. Sampai kapan?

GP Ansor menilai Felix Siauw adalah tokoh HTI, organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah RI.

Felix Siauw menyesalkan penetapan HTI sebagai organisasi terlarang berimplikasi pada penolakan terhadap ceramahnya. 

Menurut Iwan salah satu nelayan di Teluk Jakarta pemberian IMB itu justru menandakan bahwa Anies tak berpihak pada rakyat.

Wapres JK menilai penerbitan IMB untuk ratusan gedung di pulau reklamasi merupakan kebijakan yang realistis.

Anies mengakui IMB pulau reklamasi bisa dicabut jika tidak sesuai dengan aturan dalam Perda RDTR dan RTRW.

Pembangunan di Pulau Reklamasi sudah sesuai PRK yang diatur dalam Pergub 206/2016. 

Penerbitan IMB dilandasi status tanah Pulau Reklamasi dengan hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB).

Anies menyampaikan bahwa yang dilanggar para pengembang di Pulau Reklamasi adalah perizinan membangun, bukan tata ruang.