tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Dadap, Tangerang, Banten dilakukan untuk kepentingan pihak swasta.
Kementerian PUPR menjamin proyek tanggul sepanjang 1.664 meter yang masuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tersebut dilakukan untuk mencegah banjir rob.
"Tidak betul opini bahwa tanggul pantai dibangun untuk kepentingan kelompok tertentu (private sector), seperti pelabuhan kapal/marina," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024) dilansir dari Antara.
Endra menegaskan tujuan pembangunan tanggul Pantai Dadap jelas yakni melindungi warga Jakarta dari risiko banjir.
"Termasuk untuk menahan rob atau kenaikan muka air laut yang masuk ke lahan-lahan yang rendah akibat penurunan muka tanah (land subsidence)," ucapnya.
Pembangunan tanggul laut ini bekerjasama dengan Pemrintah Provinsi DKI Jakarta, dan ditargetkan rampung pada 2025.
Pengerjaan Pemprov DKI terdiri dari 4 klaster, di antaranya Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat dan klaster Kali Blencong. Sementara bagian Kementerian PUPR, adalah Pantai Kamal-Dadap, Cengkareng Drain, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru.
Konsep pengendalian banjir di pesisir Teluk Jakarta dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa tanggul pantai dan muara sungai, sistem polder serta penataan drainase lingkungan.
Garis pantai dan muara sungai yang kritis di pesisir Teluk Jakarta berdasarkan Detail Desain NCICD 2016 dan reviewnya sepanjang 46,2 km.
Kementerian PUPR hingga 2023 telah mengerjakan tanggul sepanjang 8,2 km di Pantai Muara Baru, Pantai Kali Baru, Pantai Kamal Muara, Kali Ancol, Cakung Drain, Cengkareng Drain, dan Kali Dadap. Selain itu juga membangun tiga unit kolam retensi di Cilincing.
Kementerian PUPR akan menyelesaikan tanggul pantai sepanjang 1 km pada 2024 ini.
"Tahun ini kami selesaikan 1 km terakhir dari target 11 km yang menjadi kewajiban pusat," pungkas Endra.
