tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyinggung baliho alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon hingga pagar roboh selama masa kampanye Pemilu 2024. Masa kampanye sendiri mulai digelar pada 28 November 2023.
"Kita menyaksikan kemeriahan para calon dalam pemilu 2024 baliho, spanduk, umbul-umbul dan lain sebagainya. Terpasang di setiap tempat ada yang paku pada pohon-pohon, bergantungan pada pagar-pagar jalan, bahkan ada yang sampai pagarnya roboh," kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR RI ke-12 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Menurut Puan, langkah peserta pemilu yang memasang baliho, spanduk, hingga di pagar-pagar itu bagian dari kreativitas untuk mencari simpati rakyat.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyinggung adanya caleg yang memakai gambar kartun, animasi foto diri masih muda dan berbagai citra diri zaman sekarang untuk menarik simpati rakyat untuk ikut Pemilu 2024.
"Berbagai bentuk sosialisasi, dangdutan pewayangan, layar tancap, pasar murah dan lain sebagainya. Inilah kemeriahan dalam pemilu, pesta demokrasi. Setiap peserta pemilu beramai-ramai dan berlomba-lomba dalam menarik perhatian rakyat untuk dapat dipilih," ucap Puan.
Puan mengatakan seluruh anggota DPR RI turut terlarut dalam kemeriahan kampanye Pemilu 2024. Dia mengatakan segala upaya campur tangan dan buah tangan sudah dilakukan tinggal garis tangan.
"Semoga kita semua [seluruh anggota DPR RI] terpilih kembali. Amin," kata Puan.
Puan mengatakan inti dari pemilu adalah rakyat menggunakan hak dan menjalankan kedaulatannya untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya untuk memilih secara bebas. Puan mengingatkan agar negara tidak boleh mengurangi hak rakyat dalam menjalankan kedaulatannya.
"Harus diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memilih sesuai hati nuraninya," tutur Puan.
Puan mengatakan DPR RI berkomitmen untuk menegakkan praktik berdemokrasi yang tetap menjaga persatuan bangsa, konstitusi, serta membangun cara berpolitik dan berdemokrasi yang semakin berkeadaban yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Di sisi lain, lanjut dia, DPR RI melalui alat kelengkapan dan fungsi konstitusionalnya memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik sosial ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, dan rahasia.
"DPR RI melalui AKD [alat kelengkapan dewan] terkait terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu netralitas AN, netralitas TNI-Polri, syarat dan ketentuan berkampanye KPU Bawaslu dan lain sebagainya," tutup Puan.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
