tirto.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI memastikan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi sejumlah program prioritas. Terdapat setidaknya 6 program prioritas yang dicanangkan Kemendikdasmen pada November 2024.
Menteri Dikdasmen (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada program prioritas. Sebab, efisiensi tersebut hanya menyasar kegiatan yang sifatnya adalah seremonial, bukan program strategis.
"Kami tidak menggunakan istilah pemangkasan tapi efisiensi. Kalau yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu yang diefisiensikan berupa kegiatan yang operasional," kata Abdul Mu'ti di Malang, Kamis, (13/2), seperti dikutip dari Antara.
"Kami tidak mengalami permasalahan sama sekali, (kebijakan efisiensi) tak ada pengaruh," ujarnya.
Berkaitan dengan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani telah mengeluarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang mencantumkan 16 pos belanja terkena pemangkasan. Itu termasuk 90 persen alat tulis kantor (ATK), 56,9 persen kegiatan seremonial, hingga 53,9 persen perjalanan dinas.
Berapa Anggaran Program Prioritas Kemendikdasmen 2025 Setelah Efisiensi?
Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025, Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun. Sementara, Inpres 1/2025 menginstruksikan pemangkasan keseluruhan mencapai Rp306,69 triliun.
Total efisiensi Inpres 1/2025 itu menyasar Kementerian/Lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun. Mendikdasmen, Abdul Mu'ti memastikan efisiensi itu tak menganggu program prioritasnya. Ia juga menegaskan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.
“Langkah ini [pembahasan lebih lanjut] tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti dikutip dari laman Kemendikdasmen, Kamis (13/2).
"Kami berkomitmen untuk terus menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik," tambah Mu’ti.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti mengatakan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran di lingkup Kementerian.
“Efisiensi anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa alokasi dana difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan,” ucap Suharti dikutip dari laman Kemendikdasmen, Kamis (13/2).
Implementasi dari efisiensi itu seperti misalnya dalam penyelenggaraan lomba yang bisa dilaksanakan secara lebih sederhana. Bahkan jika memungkinkan, berbagai agenda itu bisa dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). Selain itu, jajaran di kementerian akan diupayakan untuk menerapkan hidup sederhana.
“Lomba-lomba sebagian akan dilaksanakan secara daring seperti di masa Covid. Begitu juga kegiatan pelatihan sebagian akan dilaksanakan secara daring,” kata Suharti.
“Pak Menteri meminta budaya hidup sederhana diterapkan di Kementerian termasuk agar semua penerbangan menggunakan kelas ekonomi, tidak terkecuali untuk Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I,” tutur Suharti.
Pihak Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sebelumnya juga menegaskan, bahwa pendidikan akan tetap menjadi perhatian. Pendidikan merupakan bagian dari layanan publik, yang diupayakan tak terpengaruh pada efisiensi.
Nasbi sebelumnya menyebut ada 4 komponen yang terpengaruh efisiensi. Selain layanan publik, hal yang menjadi perhatian pemerintah ialah gaji gaji pegawai, prioritas pegawai, hingga bantuan sosial. Penyataan itu disampaikan Hasan saat menanggapi wacana kenaikan biaya pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Jumat (14/2).
6 Program Prioritas Kemendikdasmen 2025 yang Tetap Jalan
Mendikdasmen, Abdul Mu’ti membeberkan sejumlah program yang tak terpengaruh efisiensi. Misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), sertifikasi guru, renovasi gedung sekolah, hingga pemberian beasiswa bagi pelajar.
Program-program yang disebutkan di atas termasuk dalam 6 prioritas yang dicanangkan pada November 2024. Program-program itu telah dipaparkan Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, 6 November 2024.
"Visi kami di Kementerian adalah menyediakan pendidikan bermutu untuk semua, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)," kata Mu’ti dilansir dari laman Kemendikdasmen, November 2024.
Diuraikan Mu’ti, keenam program prioritas itu ialah, pertama Penguatan Pendidikan Karakter, meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, peningkatan kompetensi guru BK dan agama, pengangkatan guru BK, penanaman tujuh kebiasaan anak Indonesia, dan penyediaan makan siang bergizi.
Program kedua adalah Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan, termasuk afirmasi pendidikan oleh masyarakat, seperti rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD, serta fasilitasi relawan mengajar.
Ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan kualifikasi minimal D-IV/S-1, pelatihan kompetensi, dan kesejahteraan melalui sertifikasi.
Keempat, Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi, mencakup pendidikan matematika, sains, teknologi sejak dini, pendirian dan pengembangan sekolah unggul, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan.
Berikutnya, program kelima adalah Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana yang mencakup renovasi sekolah.
Program keenam adalah Pembangunan Bahasa dan Sastra, yang meliputi pemartabatan bahasa nasional, pelindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, serta peningkatan literasi.
Penulis: Dicky Setyawan
Editor: Fitra Firdaus
