tirto.id - Kabinet Sukiman menjadi kabinet kedua yang menjalankan roda pemerintahan di zaman Presiden Sukarno. Kabinet ini hadir setelah negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan. Apa saja program kerja Kabinet Sukiman dan lika-liku perjalanannya?
Kabinet Sukiman dibentuk setelah runtuhnya dukungan politik Kabinet Natsir yang dibubarkan pada 21 Maret 1951. Lima hari setelah itu, Presiden Soekarno meminta dibentuk kabinet koalisi pada ketua parlemen, Sartono, dan pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), tapi gagal.
Meski demikian, upaya membentuk kabinet koalisi akhirnya terwujud. Setelah itu, jadilah Kabinet Sukiman yang posisi perdana menterinya dijabat Sukiman Wirjosandjojo dari partai Masyumi dan wakilnya Suwiryo dari PNI. Personil kabinet diisi orang-orang Masyumi dan PNI dengan jumlah posisi yang sama.
Sejarah Kabinet Sukiman
Program Kabinet Sukiman berisi mandat oleh Presiden Sukarno untuk menjalankan pemerintahan Indonesia, tepatnya mulai 27 April 1951- 3 April 1952. Anggita kabinet diumumkan pada 26 April 1951.
Kabinet ini dapat dikatakan sebagai formatur pemerintahan yang dibentuk oleh koalisi dua partai, yaitu Masyumi dan PNI.
Berdasarkan catatan Dias Anjar dalam E-Modul (salindia 17), Sukarno memberikan mandat kepada Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Sidik Djojosukatro (PNI) sebagai formatur negara. Mereka berdua saat itu membentuk “Kabinet Sukiman” yang pemimpinnya adalah Sukiman (dari Masyumi) dan wakilnya adalah Suwiryo (dari PNI).
Melansir situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dasar pembentukan Kabinet Sukiman diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.80 Tahun 1951. Di dalamnya, tercantum masa bakti mulai 27 April 1951 sampai 3 April 1952.
Masa kerja yang singkat ini salah satunya akibat pertentangan dari oposisi dan program kerjanya. Oposisi ini dipimpin M. Natsir yang merupakan perdana menteri sebelumnya dan rekan Sukirman di Masyumi. Natsir tidak dilibatkan lagi dalam kabinet dan diketahui mengkritisi komposisi kabinet baru.
Selain itu, politik luar negeri bebas aktif yang dianut negara, pelaksanaanya melenceng di tangan Kabinet Sukiman. Indonesia mulai memihak ke salah satu blok sehingga tidak netral. Kepercayaan politik pada kabinet ini mulai luntur, di samping faktor-faktor lainnya yang membuat situasi menjadi rumit.
Susunan Kabinet Sukiman
Di bawah Presiden (Sukarno) dan Wakil Presiden (Mohammad Hatta), Sukiman selaku pemimpin kabinet saat itu juga disebut Perdana Menteri. Di bawah Sukiman, terdapat wakilnya yang bernama Suwiryo dan sejumlah 17 Kementerian.
Berikut ini susunan lengkap “Kabinet Sukiman”:
- Ketua: Sukiman Wirdjosandjojo
- Wakil: Suwiryo
- Menteri Luar Negeri: Achmad Subardjo
- Menteri Pertahanan: Sewaka
- Menteri Kehakiman: Wongsonegoro (April-Juni 1951), A. Pellaupessy (Juni-Juli 1951), dan Mohammad Nasrun (Juli-akhir kabinet)
- Menteri Penerangan: Arnold Monotutu
- Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono
- Menteri Pertanian: Suwarto
- Menteri Perdagangan dan Perindustrian: Sujono Hadinoto (diturunkan pada Juli 1951) dan Wilopo (diangkat pada Juli 1951)
- Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja
- Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Ukar Bratakusumah
- Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
- Menteri Sosial: Sjamsuddin
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wongsonegoro
- Menteri Agama: Wahid Hasjim
- Menteri Kesehatan: J. Leimena
- Menteri Urusan Umum: A. Pellaupessy
- Menteri Urusan Pegawai: Pandji Suroso
- Menteri Urusan Agraria: Gondokusumo.
Program Kerja Kabinet Sukiman
Berdasarkan tulisan Abdurakhman dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia (2018:55), jelas bahwa Kabinet Sukiman ikut serta mengatur beberapa aspek kenegaraan saat menjadi formatur negara.
Mulai dari program, portofolio, komposisi personalia, pelaksanaan dan tanggung jawab, diatur sedemikian rupa demi kepentingan kabinet dan pemerintahan Indonesia.
Lebih fokus tentang program kerjanya, dalamRPP (salindia 9) dituliskan, adanya skala prioritas terhadap keamanan dan ketertiban negara. Hal tersebut dilakukan kabinet ini demi menanggulangi pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia saat itu.
Berikut isi program kerjanya (Nansy Rahman, 2020:26):
- Memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara
- Berusaha memakmurkan rakyat dan membarui hukum agrarian (sesuai kepentingan petani)
- Mempercepat persiapan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan menjadikan Irian Barat untuk masuk ke wilayah RI
- Mempersiapkan UU yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan UMR, dan penyelesaian pertikaian buruh.
Keberhasilan Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman - Suwiryo bekerja di tengah keadaan negara yang belum stabil. Meski begitu, beberapa agenda kerja dari kabinet ini ada yang berhasil dijalankan. Berikut beberapa program Kabinet Sukiman - Suwiryo yang dinilai berhasil:
1. Memperluas akses pendidikan
Kabinet Sukiman melakukan perluasan dalam bidang pendidikan. Banyak sekolah didirikan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan di berbagai tingkat. Misalnya mendirikan universitas beserta fakultas-fakultas baru, hingga menyediakan jenjang lain yang diperlukan.
2. Memperhatikan kaum buruh dan pekerja
Kaum buruh dan pekerja juga memperoleh perhatian dari Kabinet Sukiman, salah satunya mengenai kesejahteraan melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut dilakukan setelah terjadi pemogokan akibat pemberlakukan Undang-Undang Darurat 1951. Undang-undang ini menyudutkan buruh dan pekerja.
Sayangnya, program kesejahteraan buruk dan pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana. THR hanya diperoleh kalangan pamong praja, atau setara Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada pun bagi buruh diberlakukan upah minimum dan program THR baru terjadi beberapa puluh setelahnya mendatang yaitu pada 1996.
3. Memperbarui hukum agraria
Hukum agraria turut diperbarui di Kabinet Sukiman. Hukum diatur dengan memperhatikan kepentingan petani. Contohnya menetapkan aturan kepemilikan tanah, sewa, hak usaha, dan sebagainya.
4. Memperjuangkan usaha kecil
Kabinet Sukiman melanjutkan program yang telah berjalan di Kabinet Natsir sebelumnya, yakni memberikan bantuan modal usaha. Modal ini dapat dipergunakan pemilik usaha kecil untuk berbisnis. Kabinet Sukiman juga membuka kesempatan ekspor-impor agar meningkatkan distribusi barang dan jasa, serta menambah devisa negara.
5. Menyiapkan agenda politik
Agenda politik yang diusung Kabinet Sukiman antara lain melakukan persiapan pemilihan umum dan menjalan politik luar negeri bebas aktif. Selain itu, ada upaya pula untuk menjadikan Irian Barat masuk sebagai wilayah RI secepatnya.
Meski demikian, upaya kabinet ini dinilai tidak sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif setelah menerima bantuan dari Amerika Serikat sebesar 50 juta dolar AS. Bantuan tersebut diberikan usai menandatangani persetujuan ekonomi dan persenjataan melalui Mutual Security Act (MSA) pada 15 Januari 1952. Hal ini mengesankan Indonesia sudah mendukung Blok Barat
Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman
Salah satu program kerja menyertakan bahwa Kabinet Sukiman melaksanakan “politik luar negeri bebas aktif”. Dalam pelaksanaannya, kabinet ini diklaim salah langkah dan memihak blok barat, yakni Amerika Serikat.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat kepada negara Indonesia, dikenal dengan nama “Mutual Security Act” (MSA). Oleh karena itu, Kabinet Sukiman dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dan diklaim sudah ikut serta menjalankan kepentingan Amerika Serikat.
Bukan hanya itu, penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman juga terjadi akibat kurang harmonisnya hubungan mereka dengan pihak militer. Terlebih lagi, saat itu pemberontakan yang terjadi tidak dituntaskan dengan baik, misalnya yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Kedua poin ini membawa kelahiran “mosi tidak percaya” kepada Kabinet Sukiman. Tepat pada tanggal 23 Februari 1952 (sebelum masa jabat habis), Kabinet Sukiman sudah menyerahkan mandatnya kembali kepada Sukarno, Presiden RI.
Penulis: Yuda Prinada
Editor: Alexander Haryanto
Penyelaras: Yulaika Ramadhani & Ilham Choirul Anwar
